Menguji Konsep Pengadilan HI

Munculnya Pengadilan HI di Pengadilan Umum disambut penuh harap oleh pengusaha maupun pekerja. Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga ini diharapkan lebih memenuhi aspirasi perusahaan dan pekerja. Selama ini, nasib pekerja dalam setiap perselisihan selalu dianggap lemah. Pengusaha, sebaliknya, merasa tidak terlindungi. “Masa orang yang menggelapkan uang harus diberi pesangon dan penghargaan masa kerja walau terbukti bersalah,” ungkap Purbadi Hardjoprajitno, SH., dari firma hokum Purbadi & Associates.

UU No. 2 tahun 2004 menggariskan bahwa Pengadilan HI dibentuk di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap ibukota propinsi dengan wilayah kerja meliputi propinsi bersangkutan. Pembentukan Pengadilan HI diprioritaskan di Kabupaten/Kota yang padat industrinya melalui Keputusan Presiden.

Pengadilan HI pada Pengadilan Negeri terdiri dari 1 hakim karir sebagai Ketua Majelis dan 2 orang Hakim Ad-hoc masing-masing 1 orang mewakili perusahaan dan pekerja; 1 Panitera Muda; dan 1 Panitera Pengganti. Hakim Ad-hoc diangkat dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung (MA) dan Ketua MA mengusulkan pemberhentian Hakim Ad-hoc HI kepada Presiden. Sedangkan susunan Pengadilan HI pada MA terdiri dari Hakim Agung, Hakim Adhoc, dan Panitera.

Hakim Ad-hoc di Pengadilan HI setidak-tidaknya sarjana S1 dari semua jurusan, namun Hakim Ad-hoc di MA harus bergelar sarjana hukum. Praktisi hukum tenaga kerja Kemalsyah Siregar mempertanyakan persyaratan Hakim Ad-hoc di Pengadilan HI yang tidak mesti bergelar sarjana hukum. “Dari pengalaman saya sebagai praktisi ketenagakerjaan, bukan satu hal yang mudah bagi seorang sarjana hukum untuk mempelajari, memahami, dan menghayati perundang-undangan. Apalagi bagi yang bukan sarjana hukum.”

Ia menambahkan, dalam mempelajari perselisihan ketenagakerjaan, tidak cukup hanya menguasai perundang-undangan ketenagakerjaan tetapi juga menguasai hukum perdata, hukum pidana, dan lainnya. Kalau Hakim Ad-hoc bukan sarjana hukum, sitirnya, berarti mereka harus belajar semua peraturan perundang-undangan tersebut.

Apa yang disampaikan Kemalsyah merupakan tantangan bagi para Hakim Adhoc. Tanpa kemauan belajar yang tinggi sulit bagi Hakim Ad-hoc mengambil keputusan yang adil bagi para pihak yang berselisih. Masa tugas Hakim Ad-hoc berlangsung 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Masa tugas itu menjadi lebih singkat bila Hakim Ad-hoc diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 70 ayat 2 UU No. 2 tahun 2004 menegaskan untuk pertama kalinya Hakim Ad-hoc Pengadilan HI pada Pengadilan Negeri paling sedikit 5 orang dari unsure Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan 5 orang dari unsur Organisasi Pengusaha. Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai Kuasa Hukum untuk beracara di Pengadilan HI untuk mewakili anggotanya. Untuk pertama kali pula, Panitera Muda dan Panitera Pengganti diangkat dari Pegawai Negeri Sipil Depnakertrans.

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan HI adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 2 tahun 2004. Dalam proses beracara di Pengadilan HI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya (termasuk biaya eksekusi) yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000. Rencananya, para hakim tersebut mendapatkan tunjangan & hak lain yang besarnya diatur dengan Keputusan Presiden. Beberapa sumber menyebutkan, diperkirakan Hakim Ad-hoc mendapatkan penghasilan Rp 3 juta sebulan. Sebuah angka yang cukup menarik bagi mereka untuk berkomitmen penuh dalam menjalankan tugasnya. Selama ini, menurut Ketua P4P Depnakertrans Sabar Sianturi, Hakim P4 mendapat tunjangan Rp 1 juta per bulan.

PEMERIKSAAN 2 JALUR

Proses pemeriksaan di Pengadilan HI tersedia dalam 2 jalur acara: biasa dan cepat. Pemeriksaan dengan acara biasa disebutkan, dalam waktu paling lambat 7 hari kerja sejak Penetapan Majelis Hakim, maka Ketua Majelis harus sudah melakukan sidang pertama. Penundaan sidang bisa ditolerir hingga 2 kali. Apabila dalam siding pertama secara nyata-nyata pihak Pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada Pengusaha untuk membayar upah & hak lain yang biasa diterima pekerja.

Selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan HI. Putusan sela dan penetapannya tidak dapat diajukan perlawanan atau tidak dapat digunakan upaya hukum.

Pemeriksaan acara cepat bisa dilaksanakan apabila ada permohonan para pihak atau salah satu pihak kepada Pengadilan HI supaya pemeriksaan sengketa dipercepat karena terdapat kepentingan dari para pihak atau salah satu pihak yang cukup mendesak. Dalam 7 hari kerja setelah permohonan diterima, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut.

Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Panitera Pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah putusan Majelis Hakim dibacakan, harus sudah menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang.

Ketua Pengadilan HI dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. Putusan Pengadilan HI mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. Sedangkan, Putusan Pengadilan HI mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada MA dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.

PROSES KASASI

Kasasi hanya bisa dilakukan menyangkut perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, tidak untuk bentuk-bentuk perselisihan hubungan industrial lainnya. Salah satu pihak atau para pihak yang hendak mengajukan permohonan kasasi harus menyampaikan secara tertulis melalui Sub Kepaniteraan Pengadilan HI pada Pengadilan Negeri setempat. Selanjutnya, lembaga tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada Ketua MA.

Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan final kasasi sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi.

Tags: ,