Membangun Simbiosis Mutualisme dengan Community Development

Sebagai entitas bisnis, perusahaan berkewajiban memberikan kontribusi positif bagi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana PT HM. Sampoerna dan PT Arutmin Indonesia mewujudkannya?

Kesuksesan perusahaan tidak hanya dilihat dari angka-angka finansial semata. Namun, sebagai entitas bisnis mereka pun wajib memerhatikan soal etika bisnis, tanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi kepada pembangunan masyarakat di sekitarnya. Pasalnya, kehadiran sebuah perusahaan akan bersinggungan dengan Pemerintah dan masyarakat di lingkungan perusahaan itu beroperasi. Sebagai warga usaha yang baik, pihak perusahaan sejatinya membangun keharmonisan dengan lingkungannya. Tanggung jawab perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan inilah yang kemudian dikenal sebagai program sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Kegiatan CSR ini belakangan semakin gencar dilakukan banyak perusahaan. Beragam kegiatan sosial dicanangkan, mulai dari pemberian beasiswa, pembangunan sekolah, pembangunan fasilitas umum, sampai pemberdayaan masyarakat. Apa pun bentuk kegiatannya, yang pasti CSR merupakan langkah yang baik bagi perusahaan dan masyarakat. Lewat program CSR umumnya keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat bisa ditampung. Karena itu untuk melaksanakan program CSR diperlukan pengelolaan yang benar dari pihak perusahaan, yang sering disebut dengan istilah Community Development (comdev). Comdev ini merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan untuk menciptakan keharmonisan dan membangun masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

Menurut External Affair PT Arutmin Indonesia, Delma Azrin, sejak awal perusahaan beroperasi, comdev sudah ada. “Namun, belum dinamakan community development. Setelah berkembang barulah dinamakan community development atau disebut dengan istilah corporate social responsibility,” ungkapnya. Gagasan untuk membentuk comdev ini, tambahnya, bertujuan memberi perhatian kepada masyarakat sesuai ruang lingkup operasional perusahaan di Kalimantan Selatan yang tersebar di tiga kabupaten, yakni di Kotabaru, Tanahlaut dan Tanahbumbu.

Ia menjelaskan untuk menjalankan program ini pihak perusahaan mempelajari berbagai kondisi masyarakat seperti masyarakat nelayan, bertani, pencari kayu dan lain-lain. Bentuk awal dari program comdev ketika itu baru sebatas pemberian sumbangan.

Semisal bantuan dana, bantuan pengobatan, makanan atau apa pun yang bisa memberi kontribusi kepada penduduk. Ia menambahkan, semua program ini dikelola oleh ComDev Departemen. Seiring berjalannya waktu, program comdev kemudian dikembangkan menjadi sebuah program yang sistematik. Ia menjelaskan, saat ini program comdev terbagi menjadi lima bidang: ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, misalnya, pihak Arutmin kerap menghadiri hari-hari besar yang dilakukan penduduk setempat.

Pandangan senada juga dilontarkan Director Corporate Affair PT HM Sampoerna (HMS) Tbk, Yos Ginting Adiguna. Menurut pria yang akrab disapa Yos ini, comdev adalah salah satu bagian dari program CSR HMS yang mengacu pada empat pilar besar, yaitu pemberdayaan ekonomi, pendidikan, penanggulangan bencana alam, dan pelestarian lingkungan. “Semua pelaksanaan pilar tersebut dijalankan dengan prinsip pemberdayaan yang mengarah pada kemandirian atau sustain & self-reliance,” ungkapnya. Karena itu CSR HMS tidak hanya berupa charity (amal) tetapi lebih memerhatikan aspek kesinambungannya. ”Manfaat jangka panjang untuk mendorong terciptanya masyarakat yang berdaya dan mandiri,” ujar Yos.

Prinsip pelaksanaan comdev menurutnya adalah community based development, community & stakeholders involvement, menerapkan prisnsip-prinsip good corporate governance, sustainable development program, build from the strengths & potentials, dan innovative & creative program. Artinya, setiap perumusan program CSR wajib memerhatikan kondisi psikologi, lingkungan dan sosial budaya masyarakat. Dikatakan Yos, konsep kontribusi untuk masyarakat sekitar yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan comdev sudah menjadi bagian dari filosofi perusahaan yang tertuang dalam falsafah “Tiga Tangan”. Dijelaskannya, falsafah tersebut mencakup hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan, antara lain: konsumen perokok dewasa; karyawan dan mitra usaha; serta masyarakat luas. “Dalam konteks ini masyarakat luas termasuk dalam subyek terpenting bagi perusahaan untuk hal yang sifatnya give back to community,” Yos memaparkan.

Penerapan comdev di HMS, ungkap Yos, awalnya masih berupa program charity dan reactive program. Sebut saja pembangunan infrastruktur masyarakat yang dilakukan perusahaan tahun 1993. Seiring peningkatan kebutuhan masyarakat, pada 1998 HMS mulai menyusun program-program yang lebih luas seperti edukasi, scholarship dan perpustakaan. Toh, semuanya masih dalam pemahaman konsep philantrophy dan defensive program. Berangkat dari konsep tersebut pada 2003 dibentuk program comdev yang memfokuskan pada empowerment dan proactive program.

Ya, seiring berjalannya waktu, perspektif comdev HMS dan Arutmin pun semakin berkembang. Ini juga sejalan dengan keinginan masyarakat yang mengharapkan kontribusi nyata yang timbal balik. Diakui Yos, untuk menjembatani harapan-harapan warga sekitar, HMS kemudian membentuk Divisi Community Development pada 2003. Sedangkan Arutmin membentuk Departement Community Development pada 1999-2000.

Diakui Delma, tidak semua tuntutan masyarakat bisa dipenuhi. Maklum, semakin hari tuntutan masyarakat semakin kompleks. Toh, dari sana muncul ide untuk mengelola harapan masyarakat tersebut agar tidak berlebihan. “Karena kemampuan perusahaan ada batasnya,” kata Delma mengakui. Arutmin sendiri menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin mengajukan permintaan atau tuntutan. Lalu dari kedua belah pihak membuat perjanjian. “Dengan begitu komunikasi terjalin baik dan masyarakat pun diarahkan ke hal-hal yang positif,” imbuhnya.

Langkah konkret untuk pemberdayaan yang lebih positif, menurut Delma, dilakukan pihak Arutmin dengan mengubah konsep programnya. Pengelolaan berupa sumbangan biasa, diubah menjadi lebih berkesinambungan dengan menggelar program “Pinjaman Dana Bergulir”. Dalam hal ini perusahaan memberikan dana pada masyarakat tertentu dan berkelompok dengan tujuan agar mereka memiliki usaha yang produktif. Lewat pinjaman dana bergulir, masyarakat memiliki modal untuk membangun usaha. Untuk mendukung pemberdayaan usaha, Arutmin juga mendatangkan ahli di bidang bisnis UKM. Tujuannya tak lain untuk memberikan wawasan bagaimana membangun dan membuat perencanaan usaha yang matang. Setelah usaha bergulir, modal pinjaman harus dikembalikan dan Arutmin meminjamkannya lagi kepada masyarakat yang lain sehingga berkesinambungan.

Menurutnya, pihak Arutmin sangat menyadari bahwa perusahaan tambang ada umurnya. Toh, bukan berarti pemberdayaan masyarakat di mana Arutmin beroperasi dulu lantas selesai begitu saja. “Kami punya komitmen bahwa pemberdayaan harus tetap eksis. Jangan sampai begitu tambang habis, dibiarkan saja dan menjadi ‘fenomena kota hantu’. Kami sudah memiliki rencana jangka panjang untuk mempersiapkan hal itu,” ujar pria berbadan subur ini.

Ia menambahkan, misi perusahaan dalam program comdev adalah memberdayakan masyarakat berdasarkan sumber daya lokal yang dimiliki. Ia menjelaskan, Arutmin tidak ingin mengembangkan masyarakat lain dan mendatangkan teknologi atau sumber daya lain yang masyarakat tersebut tidak mampu mengelolanya. “Jadi cukup berbasis pada apa yang mereka pahami dan mereka miliki,” paparnya.

Dalam menjalankan misi itu tentunya dibutuhkan proses yang disebut social maping. Dalam social maping ini, Arutmin memiliki metode khusus dan menggunakan jasa konsultan. Menggandeng pihak konsultan karena mereka mempunyai pendekatan-pendekatan ilmiah yang sudah baku. Mereka melakukan survei langsung dan memberi kuesioner kepada masyarakat, lalu membuat laporannya. Arutmin, tambahnya, menggunakan jasa konsultan untuk Corporate Volume for Community Development.

Setelah Arutmin memetakan kondisi sosial dan sumber daya yang ada di masyarakat tempat Arutmin beroperasi, baru kemudian mengembangkan beberapa program yang sesuai dengan masyarakat setempat yang menjadi target operasi. “Jadi, kemandirian itu bisa tercapai,” imbuhnya. Sebagai faktor pendukung, Arutmin mengirimkan ahli seperti ahli pertanian sehingga penduduk tidak perlu lagi membeli pupuk buatan ke orang lain. Misi lain yang juga dikembangkan Arutmin adalah memerhatikan beragam budaya setempat. Ia berpendapat selain pemberdayaan lokal, budaya dan agama juga harus diperhatikan, “Intinya kami ingin menjadi bagian dari masyarakat itu,” tambah pria berkaca mata ini.

Yos pun setuju dengan pendapat tersebut. Dalam pandangannya, kegiatan comdev yang dijalankan tidak hanya berupa memberdayakan masyarakat dan memberikan modal. Tetapi juga dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mengubah perilaku. Menurutnya, implementasi comdev harus bermula dari kebutuhan dan potensi dasar masyarakat. ”Apa yang masyarakat inginkan, apa yang masyarakat miliki, itu yang harus dimantapkan,” katanya senada dengan Delma. Tanpa memerhatikan aspek-aspek tersebut, menurutnya sangat sulit untuk menimbulkan sebuah hubungan yang harmonis. ”Ibarat mendorong mobil, lebih mudah mendorong mobil di jalan turunan dibandingkan mendorongnya di tanjakan,” ujarnya memberi analogi. Begitu pula dengan penerapan comdev. ”Tanpa mengerti potensi mendasar suatu masyarakat, pelaksanaan comdev akan lebih sulit dan bisa menimbulkan konflik,” ungkap kelahiran Cilacap, 19 Januari 1969 ini.

Ia menuturkan, sebelum membuat program pihak HMS pun melakukan pendekatan pada masyarakat melalui social maping. Ini dilakukan karena bisa memberikan gambaran utuh mengenai kebutuhan dan potensi lokal masyarakat yang kemudian akan diikuti dengan pelaksanaan program yang juga memerlukan perhatian dan kontribusi serupa dari masyarakat penerima manfaat. Sebagai contoh, dalam implementasi program air bersih di desa Ngadimulyo, HMS berperan menyediakan perangkat untuk membuat sumur air bersih, sedangkan pipa-pipa yang mengalirkan sumber air bersih tersebut ke rumah-rumah didanai secara swadaya oleh masyarakat. Agar keberadaan air bersih ini bisa berlanjut, dibentuklah kelompok penanggung jawab program air bersih.

Setelah implementasi program, langkah selanjutnya adalah tahap replikasi. Maksudnya, sebuah proyek yang dinilai berhasil, akan menjadi katalis bagi warga di sekitarnya untuk meniru hal yang sama dan mengembangkannya sendiri. Fenomena seeing is believing atau mendapatkan pengalaman nyata inilah yang juga menjadi dasar bagi HMS mendirikan sebuah Pusat Pelatihan Kewirausahaan (PPK) Sampoerna yang didedikasikan bagi warga sekitar, pemerintah, karyawan dan bahkan masyarakat di Tanah Air untuk berlatih dalam membangun kewirausahaan.

Menciptakan keharmonisan dalam pembangunan comdev tentu tidak bisa lahir dari satu pihak saja. Keharmonisan harus timbal balik. Artinya, membuat kerjasama yang saling menguntungkan. Langkah-langkah membangun komunikasi yang dilakukan Arutmin, menurut Delma, yakni dengan menempatkan karyawan dan kontraktor tinggal bersama masyarakat. “Sehingga terjadi interaksi pembauran, menghindari terjadinya konflik,” katanya.

Baik Delma maupun Yos mengakui hambatan yang sering terjadi adalah karena perbedaan tingkat pendidikan masyarakat serta cara pandang masyarakat terhadap perusahaan. Karena itu, keduanya sepakat mengusung kegiatan comdev yang dapat mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat. Sebagai contoh, petani jamur tiram binaan HMS di Desa Bulukandang, Pasuruan. Desa ini seperti diungkapkan Yos, sering menjadi sasaran target operasi polisi karena tingginya tingkat kriminalitas. Maklum, tingkat penganggurannya tinggi. Ketika HMS menggelar program budidaya jamur tiram, banyak dari mereka yang ikut. Kendati banyak di antara mereka yang gagal, tidak sedikit pula yang berhasil. ”Salah satu contoh yang sukses adalah Kaiman. Dua tahun setelah usahanya berjalan, kini omzet penjualannya mencapai Rp 30 juta sebulan. Distribusi produk jamurnya sudah sampai ke Bali dan Jawa Barat,” cerita Yos. Kisah sukses tersebut membuat banyak warga tertarik untuk melakukan hal yang sama. ”Hasilnya, citra Desa Bulukandang sudah tak lagi dikenal sebagai desa preman, namun menjadi desa penghasil jamur di Pasuruan,” paparnya dengan bangga.

Sedangkan hambatan yang dihadapi Arutmin, dikatakan Delma, ketika sebagian masyarakat ada yang memaksakan mendapat kesempatan kerja. Yang menjadi persoalan ekspektasinya terlalu besar. “Mereka ingin bekerja dengan posisi yang bagus, padahal dari segi pendidikan dan keahlian mereka tidak memenuhi syarat,” tuturnya. Untuk mengatasinya, dalam jangka pendek Arutmin menawarkan forum dialog. Perusahaan ini mencoba memenuhi tuntutan masyarakat. “Arutmin mencoba memberi pekerjaan yang sesuai, namun tidak untuk semua penduduk. Jadi yang dilakukan adalah mencari pekerjaan yang bisa dipadatkaryakan, seperti memperkerjakan mereka sebagai buruh harian,” jelasnya. Sementara bagi yang berpendidikan, diberikan pelatihan seperti perbengkelan atau home industry. Beberapa dari mereka juga diberi kesempatan untuk magang di perusahaan. “Malah ada beberapa orang yang diangkat menjadi karyawan,” tutur kelahiran Padang, 12 April 1968 ini sambil tersenyum bangga.

Keharmonisan yang dijaga dalam program comdev tujuan akhirnya mengarah kepada misi yang tersirat di dalamnya, yakni membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya, menciptakan stabilitas bisnis dan operasi perusahaan, serta meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Baik Arutmin maupun HMS memiliki visi yang sama, yaitu menjadi perusahaan paling terkemuka di Indonesia dan berkomitmen untuk membangun bangsa melalui penciptaan nilai tambah jangka panjang bagi para shareholders.