Langkah Efektif Kurangi Kemiskinan dan Ciptakan Lapangan Kerja


Oleh Anung Prabowo

Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah di negara mana pun. Salah satu aspek penting untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data orang-orang miskin yang akurat dan tepat sasaran.

Kemiskinan masih membelengu bangsa Indonesia. Itulah sejumput fakta mengenaskan yang tak bisa kita hindari. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2009 berkisar 14,15 persen atau sebanyak 32,53 juta jiwa dari jumlah penduduk. “Data yang akan keluar pada Maret 2010 kemungkinan masih pada kisaran itu,” kata Kepala BPS Rusman Heriawan seperti dikutip Antara News pada akhir Desember 2009. Namun, hingga September 2010, belum ada pemberitaan maupun pernyataan resmi dari BPS yang menunjukkan data pasti mengenai angka kemiskinan Indonesia tahun ini.

Entah mengapa, angka yang menunjukkan jumlah penduduk miskin selalu muncul dengan besaran yang berbeda-beda. Menurut Rusman, salah satu komponen penghitungan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang dikomsumsi oleh masyarakat miskin. “Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan,” katanya.

Mencermati masalah kemiskinan yang tak ada habis-habisnya, pemerintah menganggap perlu menyempurnakan program sosial dan kesejahteraan rakyat. Pada 15 September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono bersama seluruh menteri Kabinet Indonesia Bersatu II menghadiri acara presidential lecture (kuliah kepresidenan) mengenai peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan orang miskin, yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Materi kuliah disampaikan oleh Dekan Harvard Kennedy School, Prof David T. Ellwood.

Dalam kuliahnya, Ellwood menyampaikan empat elemen terpenting untuk menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Pertama, ekonomi yang sehat dan kuat. Kedua, menemukan cara kerja sama jangka panjang kompetitif yang unggul di dunia. Ketiga, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif. Dan keempat, program bagi kaum miskin yang dirancang dengan cermat. Menurut Elwood, keempat poin tersebut mudah diucapkan, tapi sangat sulit dijalankan.

Merinci keempat elemen tersebut, Ellwood – yang dikenal sebagai guru besar ekonomi-politik – menegaskan, tanpa pertumbuhan ekonomi yang kuat, mustahil menghapuskan kemiskinan. “Jika ada pilihan ekonomi yang kuat atau kebijakan baru untuk rakyat miskin, jawaban saya selalu sama yaitu ekonomi yang kuat karena sangat penting untuk semua. Hal ini juga dapat menciptakan peluang kerja bagi rakyat miskin,” tuturnya dalam pemberian materi kuliah kepresidenan yang dipandu oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Irawan Wirjawan. Selain kuat, ditambahkannya, pertumbuhan ekonomi juga harus equitable (merata).

Pada poin kedua, salah satu tantangan yang dihadapi adalah menemukan produk yang komparatif dan unggul di dunia ekonomi. “Maksud saya adalah sebuah produk yang bernilai lebih, sehingga negara lain ingin membelinya. Produk Anda harus lebih baik, lebih murah, dan lebih efisien,” ujar Ellwood menyebutkan. Selain itu, ia menambahkan, perlunya keunggulan kompetitif yang terwujud dalam teknologi, keterampilan, dan pendidikan dalam upaya memerangi kemiskinan. Pendidikan, misalnya, merupakan hal yang vital untuk pembentukan keterampilan dan penyesuaian yang fleksibel.

Ketiga, yang maksud Ellwood dengan pemerintahan yang kuat dan efektif adalah, bukan pemerintahan yang mengatur segala-galanya. Ia menjelaskan, pemerintah mesti pandai dalam menentukan industri apa yang dapat berkembang di negaranya, di samping juga harus merangsang kegiatan ekonomi. Ciri-ciri yang bisa disimak dari pemerintahan model itu, antara lain, mempunyai daya untuk menstimulasi bisnis dan kompetisi, giat membangun infrastruktur, dan mampu meminimalkan korupsi melalui aksi yang transparan, efisien, dan kredibel. “Pemerintahan seperti itu juga stabil, predictable (teramalkan), dan tersambung dengan rakyat,” ia menambahkan.

Sementara itu, di poin terakhir, Ellwood memaparkan, membuat program bagi masyarakat miskin harus dirancang dengan cermat dan seksama (thoughtfully constructed). Dikatakannya, hal itu dapat diwujudkan dengan adanya lebih banyak program jangka panjang dibandingkan program jangka pendek. “Memberikan bantuan berupa uang tunai atau menyediakan makanan gratis atau bersubsidi, hanya bisa sedikit menghapuskan sebab-sebab riil kemiskinan,” katanya mencontohkan.

Di tengah persoalan kemiskinan, Ellwood mengingatkan sejumlah fenomena yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari perubahan iklim, perubahan demografik, bencana alam, bencana buatan manusia, pandemi, hingga kelangkaan air. Dalam kompleksitas persoalan itu, akhirnya Ellwood menunjuk satu faktor penting, yakni upaya penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan yang sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Ia menganggap, faktor kepemimpinan merupakan elemen yang penting. Dalam situasi demikian, tipe kepemimpinan yang sangat dibutuhkan, menurut Elwood, adalah bijaksana, efektif, berdaya, dan penuh inspirasi.

Dalam sambutannya, SBY memberikan latar belakang ketika Indonesia melancarkan Revolusi Gelombang Kedua yang ditandai oleh penguatan demokrasi. Untuk itu, Indonesia menerapkan strategi tiga jalur (triple track strategy). Pertama, pro-pertumbuhan. Kedua, pro-lapangan kerja. Dan ketiga, pro-pengurangan kemiskinan. Strategi ini juga telah dilengkapi dengan jalur keempat, yakni pro-lingkungan.

Kepada Ellwood, Presiden menyampaikan, meski Indonesia terus mengalami pertumbuhan dan melancarkan program meningkatkan kesejahteraan rakyat, dia menginginkan hasil yang lebih besar lagi. Presiden menilai, topik ceramah yang disampaikan Ellwood sangat relevan dengan persoalan Indonesia saat ini.

Di tempat berbeda, utusan khusus Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/ MDGs), Nila Djuwita F. Moeloek mengakui, meski target pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan sebagai salah satu sasaran Tujuan Pembangunan Milenium tercapai, pada kenyataannya rakyat Indonesia masih miskin. Ia menilai, masih banyak orang yang berpendapatan di bawah 1 dollar AS (kurang dari Rp 9.000) per hari. “Dengan ukuran kemiskinan, yakni pendapatan di bawah 1 dollar AS per hari per orang, tentu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari,” katanya saat ditemui HC di Hotel Marriot, Jakarta.

Sekadar informasi, dalam MDGs ada 8 tujuan yang diupayakan untuk dicapai pada tahun 2015, yang merupakan tantangan-tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia. Tantangan ini diambil dari seluruh tindakan dan target yang dijabarkan dalam “Deklarasi Milenium” yang diadopsi oleh 189 negara dan ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York, September 2000. Delapan sasaran MDGs tersebut mencakup: pengurangan angka kemiskinan ekstrem dan kelaparan, peningkatan angka partisipasi pendidikan primer, peningkatan kesehatan ibu, pengurangan angka kematian anak, penyebaran HIV/AIDS, kesetaraan jender, kepastian lingkungan yang berkelanjutan, dan peningkatan kemitraan global.

Untuk itu, Nila mengharapkan bantuan dari pihak swasta dan pemerintah daerah (pemda) dalam proses pencapaian target MDGs 2015. Menurutnya, keterlibatan swasta dan pemda masuk dalam roadmap yang diterbitkan pemerintah. “Sektor privat harus membantu pencapaian target MDGs,” katanya mengimbau. Jika hanya pemerintah yang berperan, Nila menilai target MDGs akan sulit tercapai. “Sektor privat bisa membantu melalui program corporate social responsibility (CSR),” ujarnya menyarankan.

Saat ini, Indonesia baru mencapai empat dari delapan target MDGs, yaitu pengurangan angka kematian bayi (AKB), pengurangan angka kemiskinan, pemberian pendidikan dasar, dan pengembangan kemitraan global (global partnership). Empat target, menurut Nila, mendapat penilaian bagus dalam Konferensi Tingkat Tinggi MDGs di New York, pada 20-22 September lalu. Sementara itu, Empat target MDGs yang belum dicapai Indonesia adalah tingkat kematian ibu, jumlah penderita HTV/ AIDS, pemenuhan air layak minum dan sanitasi, serta tutupan lahan (forest coverage).

Mengenai ketenagakerjaan, menurut Nila, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi dalam rangka memperluas kesempatan kerja, termasuk kesempatan kerja bagi masyarakat miskin. Dalam kaitan ini, ia menyampaikan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berpotensi besar untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin yang saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh akses ke layanan ekonomi, seperti kredit, informasi pasar, dan teknologi. Maka, tantangannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peluang bagi masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi.

Anung Prabowo