Kolaborasi Simbiosis Mutualisme

Mengusung misi yang sama, Departemen Kesehatan dan Unilever Indonesia bergandengan tangan. Bagaimana bentuk kolaborasi tersebut? Bagaimana pula menggabungkan misi sosial dan komersial? 

Modernisasi ternyata tak selalu sejalan dan seiring dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal sederhana, seperti membuang sampah di tempat sampah dan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan saja masih belum menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia. Tak pelak, badan ksehatan dunia WHO menilai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) masyarakat kita sangat memprihatinkan.

Study Basic Human Services tahun 2006 mengungkapkan data hanya 12% dari 100 orang yang cuci tangan setelah buang air besar. Orang yang cuci tangan setelah membersihkan tinja bayi hanya 9% dari 100 orang. Lalu hanya 14% dari 100 orang yang cuci tangan ketika ingin makan. Padahal dorongan untuk memegang sesuatu akan terjadi bila ingin makan. Data tersebut juga memaparkan, hanya 7% orang cuci tangan sebelum menyuapi bayi. Dan, mereka yang mengerjakan pekerjaan sebelum menyiapkan makanan seperti pembantu rumah tangga atau pelayan restoran, hanya 6% yang cuci tangan.

Fakta tersebut semakin menguatkan hasil penelitian WHO pada tahun 2001 yang mengungkapkan bahwa 2 juta anak/tahun meninggal karena diare termasuk kolera dan disentri. Di luar itu, ancaman kesehatan masyarakat di Indonesia yang tidak pernah selesai diatasi juga cukup banyak, antara lain diare, demam berdarah (DBD), gizi kurang dan penyakit yang menyerang penduduk miskin. Sedangkan penyakit yang diduga turun prevalensinya, justru kini meningkat kembali seperti TB Paru dan Malaria. Sementara banyak bermunculan penyakit baru seperti SARS, Flu Burung dan penyakit akibat kecanduan alkohol.

Sejatinya PHBS dan CTPS merupakan pendekatan kesehatan preventif yang efektif karena terbukti menurunkan angka kematian sebanyak 48%-49%. Diakui Kepala Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan, Abidinsyah Siregar, sebetulnya perilaku hidup bersih dan sehat sudah merupakan satu tekad pemerintah. “Ini merupakan bagian rencana pembangunan jangka panjang nasional,” ujarnya. Ia meyakini, bila masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kemampuan serta pengetahuan PHBS, maka 70%-80% masalah kesehatan sudah teratasi.

Dalam pandangannya, sesungguhnya kekuatan nasional dalam pembangunan kesehatan ada di tangan masyarakat. “Dilaksanakannya bersama-sama pemerintah, karena pemerintah memiliki banyak keterbatasan,” akunya. Keterbatasan tersebut, misalnya, dalam hal anggaran, tenaga, metode, dan pendekatan ke masyarakat. “Tapi ketika masyarakat menyadari bahwa hidup sehat adalah positif dalam hidupnya, maka mereka sudah masuk ke dalam wilayah orang yang mampu dan mandiri mengatasi masalah kesehatan,” tambah Abidinsyah.

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat akan kesehatan, Magister Kebijakan Kesehatan dari USU, Medan, ini mengungkapkan pihak Depkes melakukan berbagai sosialisasi dan advokasi untuk mendorong masyarakat berperilaku bersih dan sehat, semisal kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Juga, mendorong pemilik restoran membuat westafel cuci tangan yang bersih. “Depkes menginformasikan, bila mereka tidak melaksanakan sama saja mereka berpartisipasi memperburuk kesehatan secara nasional,” ungkapnya.

Gayung bersambut. Sosialisasi Depkes tersebut mendapat respons dari banyak pihak, salah satunya PT Unilever Indonesia, Tbk. Diakui Deby Sadrach, Home & Personal Care Director PT Unilever Indonesia, Tbk., pihaknya ikut terinspirasi dan tergerak untuk berpartisipasi meningkatkan budaya CTPS. Terlebih, CTPS juga termasuk visi mereka. “Kami juga menyadari, tidak mungkin menjalankan program sendirian. Kalau pemegang kebijakan bisa diikutsertakan, tentu saja hasilnya akan lebih maksimal. Jadi, kenapa tidak bermitra,” paparnya.

Dengan kolaborasi tersebut, masing-masing pihak akan membawa ekspertisnya. Depkes, misalnya, memiliki data-data lengkap mengenai kesehatan serta kebijakan dan program-programnya secara jelas. Sedangkan dari pihak Unilever membawa ekspertis seperti membagikan knowledge dan skill mengenai pembuatan kampanye. “Jadi saling mengisi antara Unilever dengan Depkes,” tutur Deby. Menurutnya, soal ide awal, tidak penting berasal dari Unilever atau Depkes. “Yang pasti ada kedua belah pihak yang bekerja sama. Yakni, pemerintah dan swasta. Dan kami tidak mungkin melakukan segala sesuatu ini sendirian. Kami ingin mendapatkan support dari pemerintah setempat,” tambahnya.

Menurut Deby, sebenarnya menjalin kerja sama dengan pemerintah sudah lama dilakukan Unilever. Seperti kesehatan gigi lewat kampanye yang digelar Pepsodent. Diakuinya, biasanya kerja sama dengan Depkes dimotori oleh dua brand, yakni Lifebuoy dan Pepsodent. “Tidak tertutup kemungkinan dengan brand lainnya,” imbuh Deby.

Pemerintah – dalam hal ini Depkes – seperti dituturkan Abidinsyah, tentu saja menyambut gembira kerja sama tersebut. “Program penyehatan lingkungan, boleh saja berkolaborasi dengan pihak lain,” katanya. Ia mengatakan setuju pemerintah sedapat mungkin memberdayakan masyarakat
termasuk swasta dalam program pemerintah. “Kekuatan pemerintah kecil. Justru dalam sistem pembiayaan kesehatan, masyarakat menanggung 80% dari biaya mereka sendiri. Pemerintah hanya mampu menyodorkan 20%,” jelasnya.

Ia berpendapat, kalau menunggu peran pemerintah, maka program penyehatan lingkungan tidak akan tercapai dalam tempo cepat dan tuntas. Jika masyarakat turut berperan, persoalan akan menjadi mudah. “Kunci perubahan ada di tangan masyarakat. Pemerintah hanya membantu medorong dan memberikan informasi arah perubahan sehingga kita harus bermitra,” paparnya. Hanya saja dalam bermitra, menurutnya, harus saling menguntungkan. “Beruntung bagi pihak swasta bermitra dengan departemen. Begitu pun sebaliknya, departemen mendapat dukungan memperluas sosialisasi ke masyarakat,” katanya.

Menurut Abidinsyah, dalam bermitra harus melihat perusahaan itu seperti apa dan prinsip dari perusahaan tersebut. “Tidak mungkin kami bermitra dengan perusahaan rokok yang bertentangan dengan kesehatan. Tapi kalau dengan perusahaan yang memproduksi sabun, baru cocok,” kata ayah dari tiga anak ini.

Bagi Deby, menggabungkan dua pihak yang memiliki style dan karakter yang berbeda, meski kepentingannya sama, tentu saja ada tantangan tersendiri. “Tetapi saya percaya, bila niat awalnya baik, segala tantangan bisa dikalahkan,” tandas perempuan berambut pendek ini. Diakuinya, terkadang yang membuat tantangan itu ada seringkali bukan institusinya. Melainkan personal-personal yang terlibat di dalamnya. “Seharusnya dengan ekspertis masing-masing yang sudah jelas, dalam kinerjanya tidak perlu ada kesulitan,” katanya.

Dalam pandangannya, hal pertama yang harus dipastikan untuk menjamin kesuksesan kerja sama adalah trust. “Kalau ada yang tidak percaya satu sama lain, tentu akan berantakan dan ke depannya tidak harmonis,” imbuhnya. Ia percaya trust tidak bisa datang mendadak. “Kita harus membuktikan bahwa kita bisa dipercaya. Jadi, yang pertama harus dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan dari kedua belah pihak,” tuturnya. Bila dalam perjalanan waktu kerja sama itu terjadi pergantian orang, misalnya di pihak Unilever dan Depkes berganti orang, menurutnya trust harus ditumbuhkan kepada orang baru tersebut. “Agar kerja sama berikutnya tidak perlu dari nol lagi,” ucapnya.

Diakui Deby, langkah pembuatan kerja sama dalam program CTPS selama ini berjalan natural. Partner kerja sama Unilever juga ada pihak lain seperti Unicef dan WFP. “Secara global kami sudah memiliki mitra kerja sama kemudian dibawa ke tingkat nasional,” ungkapnya. Pasalnya, CTPS sendiri sudah menjadi program sanitasi internasional. Jika dilihat di tingkat global, PBB dengan beberapa pihak seperti Unicef, WFP serta beberapa sektor lain, membentuk yang disebut public private partner atau kemitraan pemerintah dan swasta untuk CTPS. Di Indonesia, Depkes sebagai penyelenggara pemerintah dan Unilever sebagai pihak swasta. Di Indonesia disebut Kemitraan Pemerintah Swasta Untuk CTPS (KPSCTPS).

Menurut Deby, agak sulit mengurai siapa yang menjadi sumber ide awal kerja sama antara Depkes dan Unilever. “Agak sulit untuk dijelaskan,” kata Deby. Sementara menurut Abidinsyah, kerja sama dan proses sosialisasi ini sudah lama dilakukan dan berkesinambungan. “Cuma kita dipengaruhi value internasional seperti yang dibicarakan saat ini berdasarkan kesadaran WHO. Sehingga WHO tahun kemarin mencanangkan hari sanitasi sedunia,” ujarnya. Ya, 15 Oktober lalu dicanangkan hari cuci tangan sedunia (Hand Washing World Day).

Bentuk kerja sama Unilever dengan Depkes sendiri berupa lokakarya yang diadakan selama tiga hari di Bandung. Unilever memfasilitasi tim kecil sekitar 35 orang pilihan dari Depkes. Pesertanya lebih banyak petugas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Mereka ini adalah ujung tombak dari Depkes yang biasa membuat kampanye atau promosi kesehatan.

Sedangkan sebagai trainer, ditunjuk dari pihak Unilever Marketing Academy (UMA). UMA adalah unit dari Unilever yang bertujuan untuk terus meningkatkan knowledge dan skill karyawan Unilever dalam proses marketing. Unit itu ada karena kepentingan Unilever sehari-hari banyak bersinggungan dengan pembuatan iklan dan strategi pemasaran. Akhirnya Unilever menyadari perlunya suatu unit yang memang expert di bidangnya.

SDM di UMA, menurut Deby, harus memiliki passion. “Tidak gampang menjadi trainer,” katanya menandaskan. Selain itu, tambahnya, mereka harus cinta kepada profesinya, pandai berkomunikasi, mampu mengutarakan pikirannya dengan jelas, dan tahu topik permasalahan. “Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh berhenti belajar,” ungkapnya.

Untuk lebih memberdayakan SDM-nya, Unilever menerjunkan mereka dan juga tergerak untuk membagi ilmu yang dimiliki. “Tidak ada salahnya ilmu yang kita miliki dibagikan karena tujuannya sama. Terkadang pemerintah agak enggan menggunakan
pendekatan marketing,” tuturnya. Sementara di pihak swasta (Unilever) membutuhkan proses marketing untuk memasarkan produk dan menggunakan marketing social ide. Karena itu Unilever bermaksud membantu menerapkan bagaimana pendekatan sosial marketing digunakan untuk sektor publik. Kebetulan expert dari Unilever dipakai untuk memberikan ilmu tersebut kepada Depkes.

Dalam lokakarya tersebut, para peserta diajari step by step pembuatan kampanye. Sebenarnya, mereka sudah biasa melakukan kampanye, misalnya membuat poster. Hanya terkadang poster yang dibuat agak lucu dibandingkan perusahaan swasta. Karena itu Unilever membagi ilmunya, komunikasi seperti apa yang layak untuk masyarakat dan efektif.

Setyo Nugroho, partisipan dari Depkes mengaku, program ini sangat bermanfaat. Karena ia dari bagian promosi kesehatan Depkes, sedikit banyak promosi kesehatan berhubungan dengan marketing. Apalagi program CTPS merupakan salah satu indikator program kerjanya. “Manfaat yang saya terima, saya dididik menjadi orang yang memiliki fungsi untuk mendorong masyarakat berperilaku sehat. Itu tujuan dari promosi kesehatan. Jadi ini merupakan kesempatan yang baik bagi saya untuk meningkatkan kemampuan,” ungkapnya.

Diakui kelahiran 13 Mei 1983 ini, perannya di Depkes lebih pada tangung jawab sosial. Sedangkan Unilever lebih ke sisi komersial. “Ya, bagaimana mengkampanyekan sisi komersial itu ke sisi sosial, yang penting dapat memperkaya wawasan kedua belah pihak,” tambahnya.