Jika Pelanggaran Outsourcing Masih Dilakukan, Perusahaan Harus Siap dengan Konsekuensinya

Irianto Simbolon

Jika boleh disimpulkan,  maka inilah waktu yang tepat untuk berbagai perusahaan di Indonesia untuk mulai berbenah mengenai sistem outsourcing yang mereka implementasikan di perusahaan. Pasalnya, tanggal 19 November 2013 nanti, Kementrian Tenaga Kerja dibantu dengan aparat negara akan turun ke berbagai perusahaan tersebut untuk melakukan inspeksi terhadap praktik outsourcing di perusahaan-perusahaan tersebut.

“Kami selalu melakukan monitoring terhadap praktek outsourcing di berbagai perusahaan, sekitar 214 perusahaan memperlihatkan indikasi pelanggaran peraturan outsourcing yang sudah ditetapkan baik itu berdasarkan Undang-undang dan dilengkapi dengan peraturan Mahkamah Konstitusi. Jika tidak juga mau berbenah, maka tanggal 19 itu tidak akan ada ampun. Jika masih ada pelanggaran, akan kita cabut ijin operasionalnya,” ungkap Irianto Simbolon, Dirjen PembinaanHubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

Konsekuensi dari pencabutan tersebut tentunya akan berdampak buruk pada hubungan industrial dari business to business, hingga hubungan dengan buruh. Oleh karena itu, Irianto menghimbau agar setiap perusahaan mulai membereskan kesalahan tersebut. Menurutnya, kesalahan paling awam adalah kesalahan penafsiran jenis-jenis pekerjaan yang boleh maupun tidak boleh di-outsource-kan. Pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh karyawan tetap justru dibebankan kepada karyawan outsourcing.

Solusinya yang ia tawarkan adalah menetapkan jenis pekerjaan yang core maupun non-core. Penetapan jenis core dan non-core dapat dilakukan oleh asosiasi sektor usaha yang dimiliki masing-masing perusahaan, sesuai dengan Permenakertrans nomor 19 Tahun 2012.

“Peran asosiasi adalah menetapkan alur mana jenis pekerjaan yang core maupun non-core melalui asosiasi, mana yang merupakan penunjang yang bisa di-outsourcingkan. Selain itu, Undang-undang No. 13 tahun 2003 juga telah menetapkan 5 jenis pekerjaan yang secara umum dapat dikerjakan oleh karyawan outsource,” ungkap Irianto.

Irianto menambahkan bahwa peraturan pemerintah mengenai outsourcing sudah cukup jelas. Tidak ada lagi perusahaan yang bisa melakukan pembelaan dengan alasan apapun, karena adakalanya mereka melakukan pelanggaran untuk kepentingan pribadi, untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

 

Tags: