Ini Dia Dua Poin yang Jadi Biang Polemik Permenaker 27/2014

PERATURAN Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 atau disebut Permenaker 27/2014 sebetulnya hanya berisi dokumen tiga lembar. Kebijakan Pemerintah ini ditetapkan di Jakartapada tanggal31 Desember 2014 oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri yang poin pentingnya memuat Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Ada dua poin dalam Permenaker 27/2014 yang kini menjadi sorotan tajam.

Pertama, di antara Pasal 1 angka 5 dan angka6 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 5a sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5a. Penanam modal asing adalahperseorangan warganegara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.”

Kedua, di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut: “Pasal 25A. Dalam hal perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh merupakan penanam modal asing, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.”

Oleh beberapa pihak yang mengatasnamakan pekerja atau buruh baik baik yang mewakili institusi swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Permenaker 27/2014 ini dinilai bermasalah. Apalagi kemunculan Permenaker 27/2014 ini dinilai tidak melibatkan LKS (Lembaga Kerjasama) Tripartit, sehingga kesannya dibuat satu arah dari Pemerintah saja, tanpa mendengar masukan dari pihak lain. Ini pula yang membuat Serikat Pekerja-Serikat Buruh (SP-SB) merasa kecolongan, apalagi ekses dari Permenaker 27/2014 adalah ibarat membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya sumber daya dan sumber dana asing untuk bermain di area yang sensitif, dan dikhawatirkan menganggu kedaulatan hak pekerja dalam konteks kepentingan nasional.

Baca juga: Benarkah Permenaker 27/2014 Akan Jajah Kedaulatan Hak Bekerja?

Bagi Anda yang melihat kebijakan Pemerintah ini berdampak langsung bagi organisasi atau perusahaan, PortalHR bekerja sama dengan People Consulting akan menghadirkan Seminar Membahas Lebih Dalam Permenaker Nomor 27 Tahun 2014” yang akan berlangsung di Balai Kartini Jakarta, pada Rabu, 25 Maret 2015.

Seminar ini diharapkan akan mempertemukan berbagai sudut pandang yang saling berseberangan. Dari pihak Pemerintah bisa menjelaskan alasan sebenarnya di balik keluarnya Permenaker 27/2014, kemudian dari sisi Pengusaha juga bisa menyampaikan pandangan-pandangan karena berkepentingan langsung dengan diterapkannya kebijakan baru ini.

Untuk itulah kami hadirkan narasumber yang kredibel dan kompeten, di antaranya;

IRIANTO SIMBOLON | Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans RI yang akan mewakili pihak Pemerintah.

SOEPRAYITNO | Ketua APINDO DKI Jakarta, yang akan mewakili pihak Pengusaha.

KEMALSJAH SIREGAR | Praktisi Hubungan Industrial dan Lawyer, yang akan mewakili pihak pengamat dan praktisi yang tahu persis kejadian-kejadian apa saja yang ada di lapangan.

Detil acara seminar Membahas Lebih Dalam Permenaker Nomor 27 Tahun 2014bisa Anda dapatkan DI SINI.

Download Permenaker 27 tahun 2014 di sini.

Tags: ,