Hargailah Pahlawan Devisa Itu

Bank Dunia memperkirakan total kiriman uang dari para TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri 2005 encapai US$ 2,5 milliar atau sekitar Rp 23,7 triliun. Namun, penghargaan terhadap para pahlawan devisa itu sangat minim. Bahkan mereka diperas.

Cerita sedih tentang nasib sejumlah TKI di luar negeri sudah seing kita dengar dan baca. Di Arab Saudi, di Hong Kong, si Singapura, dan di Malaysia, sejumlah TKI kita diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikannya. Lebih sedih lagi, begitu mereka sampai di Indonesia, perlakuan tidak manusiawi kembali menimpa mereka. Kali ini justru bangsa sendiri yang melakukannya. Bukannya disambut dengan karpet merah, karena menjadi pahlawan devisa dan selama ini gigih membantu kehidupn sanak saudara yang terpuruk oleh belitan kehidupan di Indonesia, merreka justru menjadi sasaran pemerasan oleh oknum petugas, perusahan kargo, para calo, hingga pengusaha transportasi. Tak salah kalau sejumlah pihak menilai, sungguh tidak beradab bangsa kita.

“Wajar bila kemudian bangsa lain memperlakukan para TKI tidak manusiawi. Lha bangsa sendiri saja tidak bisa menghargai mereka secara manusiawi kok,” ujar seorang pensiunan jendral yang gemas melihat “kebodohan” bangsa tersebut.

Perasan gemas, gondok, dan tidak habis pikir tidak hanya menggelayuti pikiran sng pensiunan jendral. Sejatinya hal yang sama juga menggelayuti pikiran orang-orang berakal sehat di seantero republic ini. Anehnya, praktik hina ini terjadi bertahun-tahun, tanpa pihak yang berkuasa mencoba melakukan pembenahan secara total. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya: maksud hati hendak memberikan kemudahan kepada TKI yang baru pulang, yang muncul malah beraneka kesulitan baru.

Sebagai contoh, pemerintah membuat terminal khusus TKI di Bandara Soekarno Hatta. Maksudnya agar para TKI mudah dan aman melakukan seluruh urusannya agar cepat keluar dari bandara dan segera berkumpul dengan keluarga yang telah lama menanti. Namun, apa lacur, semua yang indah di atas kertas itu benar-benar hanya di atas kertas. Mereka justru menjadi obyekan bagi para petugas, perusahaan kargo, dan para calo yang bertebaran di mana-mana. Semuanya berlomba memeras. Ini sudah bukan rahasia lagi.

Maka, ketika Menakertrans yang baru Erman Suparno melakukan sidak ke terminal TKI Minggu tanggal 12 Februari 2006, praktik pemerasan tersebut terungkap apa adanya. Ia menemukan biaya yang dipungut dari TKI untuk pengurusan dan pengambilan kargo sangat tidak wajar, besarnya Rp 300.000 hingga Rp 750.000. Kabarnya besarnya biaya tersebut karena banyaknya uang yang harus dibayarkan untuk petugas gudang dan kargo, termasuk untuk oknum Bea dan Cukai.

Perusahaan kargo berdalih biaya tersebut juga karena kelebihan berat barang. Memang ada ketentuan pembebanan biaya kelebihan muatan sebesar Rp 100 per kg. Ketentuan ini pun sebenarnya bisa pula dipertanyakan, karena lazimnya yang memungut biaya kelebihan muatan hanya perusahaan penerbangan saat melakukan check in (dan pasti itu sudah dibayar saat keberangkatan darinegara tempat bekerja). Pda praktiknya, biaya yang dipungut jauh melebihi ketentuan tersebut.

Selesai melakukan pengurusan barang, bila tidak hati-hati, para TKI menjadi mangsa calo transportasi yang selama ini beroperasi di sana. Beberapa kai kita mendengar, para TKI menjadi korban perampasan dan pemerasan saat menuju ke kampong mereka. Seluruh hasil perjuangan mereka habis dirampas oknum yang tidak bertanggungjawab, dan tak jarang mereka juga menjadikorban kekerasan.

Adalah sebuah kenaifan dan kebodohan bila pemerintah membiarkan praktik tercela ini terus berlanjut. Erman Suparno berjanji pihaknya berupaya membenahi manajemen terminal TKI agar TKI tidak lagi diperas. Banyak orang yang tidak sabar terhadap pembenahan ini. Sebagian malah khawatir, upaya pembenahan ini akan sulit terwujud. Buktinya, janji demi janji Menakertrans sebelumnya, juga tak banyak mengubah keadaan. Keterlibatan banyak pihak diluar Depnakertrans dalam urusan di terminal TKI menjadimasalah utama. Misalnya aparat Bea Cukai, imigrasi, polisi, dan pengelola bandra yang harus membersihkan terminal dari para calo. Belum lagi perusahaan kargo. Harus ada orang yang bertangan besi untuk meluruskan praktik tidak terpuji ini.

Masalah yang dihadapi para TKI di terminal TKI sedikitnya menggambarkan betapa buruknya manajemen layanan public di Indonesia, mulai dari bandara hingga seluruh aktivitas pelayanan public yang diselenggarakan aparatur Negara. Berurusn dengan aparatur pemerintah selain menguras kantong juga memakan waktu dan mengorbankan perasaan. Mentalitas dan budaya kita sudah demikian buruknya. Keinginan melayani orang lain dan menjalankan tugas sesuai tanggung jawab terkalahkan oleh keinginan untuk mendpatkan uang secara cepat meski untuk itu harus mengorbankan pihak lain.

Ada pemikiran agar teminal TKI itu disatukan kembali denagn terminal internasional dengan sejumlah penyesuaian. Sebab, semua yang ebrsift khusus di Indonesia cenderung menjadi sarang dari penyimpangan. Kalaupun terminal TKI tetapp dipertahankan, rekrut saja petugas secara kontrak yang dibayar sesuai standar swasta namun mampu memberikan kualitas layanan yang memuaskan. Buatlah para TKI itu bangga dengan perjuangan yang mereka lakukan untuk Tanah Air.

Hal semacam ini sudah sejak lama dilakukan oleh Negara-negara pengekspor tenaga kerja, seperti Filipina. Semua urusan dipermudah, dan Presiden Filipina pun tak segan langsung mengurusi persoalan yang menimpa tenaga kerja mereka diluar negeri. Mereka bangga dengan para pahlawan devisa tersebut. Data dari Bank Sentral Filipina akhir Januari 2005 menyebutkan, jumlah tenaga kerja Filipina di luar negeri mencapai 7,3 juta orang atau 8% dari populasi Filipina. Dari jumlah tersebut, 32% bekerja di kawasan Timur Tengah, 31% di Asia, 21% di Amerika, 13% di Eropa, dan 3% di kawasan lainnya. Luasnya penyebaran Negara yang dituju menunjukkan kemampuan tenaga kerja Filipina untuk bersaing dan menangani berbagai bidang pekerjaan.

Devisa yang dihasilkan tenaga kerja asal Filipina di luar negeri sangat besar. Bank Sentral Filipina melaporkan nilai kiriman uang (remiten) yang diperoleh 2004 US$7,6 miliar dn 2005 diperkirakan melebihai angka US$8miliar. Bank Pembangunan Asia (ADB) merilis perkiraan nilai kiriman yang jauh lebih besar. Tahun 2003 saja jumlahnya mencpai US$14-21 milliar, yang setara 32% PDB Negara tersebut. Sungguh luar biasa. India lebih dahsyat lagi. Para Indian Diaspora (total 22 juta orang di 100 negara lebih) telah menjadi fenomena global dengan nilai remiten mereka 2004 di atas US$20 milliar (prediksi Reserve Bank of India).

Bagaimana dengan nilai kiriman dari TKI? Jumlahnya juga sangat signifikan. Bank Dunia memperkirakan, nilai kiriman ung dari TKI 2005 mencapai US$ 2,5 miliar, atau sekitar Rp 23,7 triliun. Jumlah tersebut naik dari tahun 2004 tang mencapai US$ 1 miliar seiring dengan penurunan jumlah TKI di luar negeri. Tingkat tertinggi pengiriman uang TKI sebelumnya terjadi tahun 2002 sebesar US$2,1 Miliar.

“Uang tersebut terutama dikirim secara formal melalui bank dan kantor pos,” ungkap Chirtawati Buchori, Social Development Specialist bank Dunia, dalam sebuah seminar diJakarta belumlama berselang. Secara informal, biasanya uang dikirim melalui perantara, taman atau saudara,dan took milik orang Indonesia (khusus di Hong Kong). Jumlah uang yang dikirim melalui bank untuk setiap kalo pengiriman bervariasi antara Rp 1 juta – 5 juta, danmelalui jalur informal Rp 250.000 – Rp 2 juta.

Pengamat ekonomi sekaligus Rektor STIE Perbanas Dr. Faisal Basri, dalam kesempatan yang sama, menilai total kiriman US$ 2,5 miliar itu jauh lebih kecil dari angka yang sebenarnya. “Transaksi pengiriman uang oleh pekerja imigran asal Indonesia yang tercatat di May Bank, Malaysia ,saja sebesar US$ 1 miliar,” tukasnya. Itu baru dari satu bank. Belum pula menghitung pengiriman melalui jalur informal yang jumlahnya juga diperkirakan sangat besar, bisa mencapai angka US$ 5 miliar per tahun.

Nilai devisa sebesar itu sungguh sangat berarti bagi Indonesia dan kehidupan ekonomi rakyat di pedesaan yang terhimpit kesulitan ekonomi. Suntikan devisa ini banyak pula membantu menggairahkan roda perekonomian desa-desa sentra TKI. Pada gilirannya, hal ini banyak membantu meringankan beban pemerintah yang sedang didera banyak persoalan. Alangkah anehnya, bila pemerinth tidak menyelesaikan masalah-masalah TKI dengan tindakan taktis dan gerak cepat. Toh, mereka punya semua amunisi untuk melakukannya.

Tengok saja soal perlindungan asuransi TKI di luar negeri yang masih sangat lemah. Banyak sekali kejadian buruk yang menimpa TKI sehingga mereka harus dirawat dan menderita cacat permanent tanpa mendapatkan penanganan yang bertanggungjawab dari perusahaan asuransi. Kebanyakan kasus akhirnya berujung di kantor perwakilan Indonesia di Negara tujuan atau di perusahaan Pengerah Jasa TKI (PJTKI). Padahal, setiap perusahaan PJTKI membayar biaya asuransi kepada perusahaan asuransi sebesar US$40 per TKI untuk periode 2 tahun.

Katakan saja ada 1 juta TKI resmi di luar negeri, nilai premi yang diterima perusahaan asuransi mencapai US$40 juta (kurang sedikit dari Rp 400 miliar). Uang tersebut praktis menjadi keuntungan perusahaan asuransi TKI, karena jarang sekali perusahaan asuransi yang menunaikan kewajibannya dengan berbagai alasan. Pengurusannya juga berbelit-belit dan memakan waktu.

“Kami akan meminta pertanggungjawaban perusahaan asuransi TKI terhadap sejauh mana mereka memberikan perlindungan terhadap TKI,” tukas Dr. Todung Mulya Lubis, Koordinator nasional Advokasi Hukum TKI (KNAH-TKI), dan Munarman, direktur Eksekutif KNAH-TKI.

KNAH-TKI sendiri ditetapkan olah Menakertrans dengan SK No. Kep-155/MEN/VI/2005. lembaga ini mendapat pembiayaan operasional dari pungutan resmi sebesar US$ 6-7 per TKI/Tahun. Saat ini, KNAH-TKI telah merintins pengembanagn jaringan lembaga advokasi di Jordania, Uni Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, Singapura, Malaysia, dan Hong Kong.

Keberadaan KNAH-TKI diharapkan tidak menambah beban penderitaan TKI, tapi sebaliknya benar-benar membantu memberikan perlindungan penuh kepada mereka. Keberadaan mereka bukan hanya positif untuk aspek kuratif, melainkan hendaknya positif pula untuk aspek preventif sehingga para majikan di luar negeri tidak lagi berani semena-mena memperlakukan TKI dan menghina martabat bangsa.

Langkah terpadu untuk membantu sang pahlawan devisa memang harus segera diambil pemerintah. Inisiatif Menakertrans untuk mengajak bank memberikan pinjaman bagi para calon TKI untuk mengurus segala dokumen keberangkatan dan mempersiapkan diri perlu didukung penuh. Inisiatif ini akan sangat membantu mereka yang ingin mengubah nasib diri dan keluarganya sekaligus menekan TKI Ilegal. Salah satu penyebab TKI illegal adalah tingginya biaya yang harus mereka bayar kepada PJTKI, yakni Rp 5 juta lebih – terdiri dari biaya pengurusan dokuman, transportasi, makan, dan akomodasi di penampungan.

Alangkah indahnya bila Pemerintah Daerah pun membantu mempersiapkan mental dan keahlian para calon TKI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Manfaatnya bukan hanya buat TKI semata, melainkan juga bagi citra bangsa dan perekonomian daerah karena putra daerah mereka dihargai profesionalismenya di luar negeri. Remiten mereka akan mampu membantu memutar roda perekonomian mikro dan makro daerah mereka.