Aspek Legal Outsourcing

palaguna2

Untuk kedua kalinya, PortalHR bekerja sama dengan People Consulting menyelenggarakan seminar mengenai outsourcing. Event yang dilaksanakan di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali ini mengangkat tema khusus “Mengurai Polemik Outsourcing Berdasarkan Keputusan MK.27/PUU-IX/2011 dan Dampaknya Bagi Industri dan Lembaga Keuangan”. Beberapa pembicara yang sudah berpengalaman di bidang outsourcing didatangkan untuk berbagi wawasannya.

Outsourcing memang selalu menjadi perbincangan hangat bagi para komponen perusahaan, terutama praktisi Sumber Daya Mansuia (SDM). Salah satu topik yang mendasar adalah sisi legal dari konsep outsourcing itu sendiri. I Dewa Gede Palaguna, pakar urusan legalitas mengulas hal itu kaitannya dengan keputusan MK. 27/2011 dalam sesi pertama seminar tersebut.

Beberapa pasal yang diperdebatkan oleh para pemohon untuk ditinjau kembali oleh MK adalah pasal 59, 64, 65 dan 66 yang berkaitan langsung dengan ketentuan outsourcing. Pemohon menilai bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945 pasl 27 ayat (2) dan 28D ayat (2). Lalu apakah dampak dari keputusan MK tersebut?

Menurut I.D.G Palaguna, keputusan tersebut tidak mengubah banyak hal karena memang pada dasarnya MK tidak menemukan ada kesalahan dalam praktek outsourcing. Keputusan tersebut lebih pada penguatan perlindungan terhadap buruh dengan adanya sistem Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE).

“Sebenarnya tidak ada yang berubah setelah keluar putusan MK.27/PUU-IX/2011 tersebut. Karena memang selama ini regulasi yang disusun tidak bermasalah. Yang salah adalah karena praktiknya, banyak pihak yang melanggar peraturan tersebut.,” ungkap Palaguna.

Perusahaan penyedia outsourcing memang adakalanya melakukan penyimpangan dalam memperlakukan karyawannya. Dan apabila kita adalah perusahaan pemakai jasa outsourcing, kita bisa meminimalkan pelanggaran dengan meminta detail struktur kompensasi/treatment dari karyawan outsourcing yang diminta bekerja untuk perusahaan kita.

Palaguna juga menjawab kebingungan pelaku usaha mengenai peraturan mana yang harus dianut di antara beberapa aturan yang sudah ada menyangkut praktik outsourcing.

“Kita tidak perlu bingung. Peraturan yang valid adalah yang paling baru yang dikeluarkan oleh lembaga pembuat peraturan tertinggi. Mana yang lebih tinggi kekuatan hukumnya, itu yang kita anut. Penting juga bagi kita untuk mengacu pada peraturan yang paling detail,” jelasnya.

Palaguna menambahkan, di samping peraturan yang harus diperbaiki, lebih penting lagi adalah attitude para pengusaha outsourcing yang harus lebih taat pada peraturan yang berlaku. (*/@yunitew)

Tags: