Apa Kata Mereka? Temmy Djumarsa, S.H

Permasalahan perburuhan kerap kali menimpa perusahaan tanpa mengenal siapa dan sebesar perusahaan tersebut. Bahkan seringkali justru perusahaan besarlah yang mengalami masalah perburuhan. Banyak hal yang menjadi penyebab, terutama jumlah karyawan yang cukup banyak sehingga kemungkinan adanya kebijakan perusahaan yang kurang diterima oleh karyawan. Hal yang paling sering menjadi akar permasalahannya adalah masalah keuangan.

Salah satu perusahaan penerbangan domestik terbesar di Indonesia, Merpati Nusantara Airlines pun tidak luput akan hal ini. Saat krisis ekonomi yang menimpa kawasan Asia termasuk Indonesia, Merpati terkena dampaknya juga. Meski demikian segala upaya dilakukan agar perusahaan ini dapat bertahan. Banyak perusahaan yang ketika mengalami krisis, langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut hanyalah dengan mengurangi jumlah karywan atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Berbeda dengan langkah yang diambil perusahaan lainnya, Merpati mencoba melakukannya dengan cara yang berbeda. “Walau krisis ekonomi namun kita tetap mencoba untuk bertahan. Bertahan tetapi karyawan tidak di PHK,” ujar Temmy Djumarsa, SH, Human Resources Planning Officer Merpati Nusantara Airlines.

Tahun 2002, Merpati mengambil langkah penting untuk mengatasi masalahnya dengan menawarkan pengunduran diri secara sukarela, tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, hingga akhirnya mencapai sekitar 700 orang karyawan yang disetujui pengunduran dirinya. “Mereka dari semua level dan bagian di Merpati,” terang Temmy. Bisa dikatakan pengurangan karyawan yang terjadi di perusahaan yang lebih banyak menyediakan penerbangan domestik ini, berjalan tanpa ada masalah yang berarti. “Kita melakukan rasionalisasi dengan cara menawarkan pada karyawan. Dengan syarat yang telah kita tentukan. Salah satu syaratnya adalah batas penghasilan,” jelasnya. “Persyaratan yang kita buat jangan sampai mengganggu unit kerja. Jangan sampai banyak ke luar kita sendiri akhirnya tidak jalan,” tambahnya. Namun keputusan ini, menurut Temmy, bukan dari satu pihak saja. Management Merpati menawarkan program ini pada semua karyawan langsung melalui pemimpin unitnya masing-masing. “Sebelum ini dilakukan kita juga telah memanggil serikat karyawan. Mereka menyambut baik. Semuanya atas persetujuan, harus dipikir-pikir dan bicarakan dengan keluarga, jangan sampai keluarga ikut senggara,” tegasnya. Setelah itu diakui Temmy tidak ada lagi masalah karena semua tersebut berjalan tanpa adanya paksaan.

Mengenai P4P dan P4D, selama keberadaannya, Merpati tidak pernah berhubungan dengan lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan permasalah perburuhan yang terjadi. “Kami sangat jarang berhubungan P4P ataupun P4D, karena biasanya kami berusaha menyelesaikannya secara bipartit saja,” tukasnya. “Jadi tidak perlu ke pengadilan, meski itu alot tetapi ya selesai,”� tambahnya. Hal ini dimungkinkan karena seperti diakui Temmy, saat itu undang-undang tenaga kerja bersifat tidak mengikat terutama bagi perusahaan-perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sehingga ketika perusahaan BUMN tersebut sampai ke pengadilan dan menyatakan bahwa perusahaan tersebut tidak tunduk pada undang-undang, maka semua permasalahan tidak bisa diselesaikan di pengadilan tersebut. “Di undang-undang yang dulu itu bunyi sepanjang BUMN itu tunduk. Kalau kami tidak tunduk, maka P4D tidak berhak mengadili permasalahan buruh di sini,” tegasnya. “Pernah ada yang mengadu ke Depnaker, lalu kami dipanggil ke P4D-nya, lalu hakimnya nanya ke kami, Merpati tunduk tidak terhadap undang-undang, kami jawab tidak. Ya sudah sidang ditutup, kalau mau diajukan ke pengadilan umum,” jelas Temmy. Kini dengan undang-undang tenaga kerja yang baru, dimungkinkan mengikat semua pihak termasuk BUMN. “Namun Sekarang ini undang-undangnya kan baru, kalau yang dulu tidak mengikat pada BUMN,” akunya.

Jadi diakui Temmy, karena Merpati sendiri jarang berinteraksi dengan P4P dan P4D, maka Merpati pun tidak begitu mengerti efek keberadaan P4P dan P4D tersebut selama ini. “Bagi kami kalau masih bisa diselesaikan di sini, kenapa harus sampai ke pengadilan. Masalah perburuhan itu biasanya timbul karena adanya ketidakpuasan dari pihak karyawan,” paparnya. Ketika ditanya mengenai profil hakim yang harus duduk di Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial(PPHI), menurut Temmy dalam undang-undang sudah ada kualifikasi untuk hakim itu.