Apa Kata Mereka? Saiful S. Doena

Seorang konsultan SDM juga angkat bicara mengenai rencana penggantian P4D dan P4P dengan lembaga Arbiter PPHI. Selama keberadaanya P4D dan P4P, cukup mempengaruhi perkembangan perusahaan. “Yang namanya P4P dan P4D sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan, apa lagi perusahaan multinasional. Yang dipikirkan pemerintah sekarang menghadirkan multinasional di sini dan membuatnya mereka nyaman,” kata Saiful S. Doeana, Director PT. Gema Muda Perantama, HR Consulting & Services Company. Namun menurut, Saiful, permasalahan yang terjadi pada P4P dan P4D condong pada persoalan individualnya. Dalam mengatasi permasalahan perburuhan kebanyakan anggota P4P dan P4D berpihak pada perusahaan. “Bukan berarti semua anggota P4P dan P4D seperti itu. Mengatasi permasalahan buruh melalui P4P dan P4D terus ke MA membutuhkan waktu yang lama, akhirnya-akhirnya lari hukum formal,” terangnya.

Melihat permasalahan perburuhan semuanya tergantung pada individu yang akan menjalankan undang-undang yang berlaku. “Apa mau menjalankan undang tersebut atau tidak. Tidak ada yang mengikat,” tuturnya. “Misalnya, saya seorang karyawan yang mau dipecat oleh perusahaan. Terus saya mengadu ke P4P, P4P memutuskan saya tidak boleh dipecat. Terus naik di P4D, memutuskan saya boleh dipecat dengan syarat mendapat pesangon, terus saya tetap tidak terima perusahaan tetap akan memberhentikan,” tambahnya.

Mengenai recana penggantian P4D dan P4P, masih menurut Saiful, alasan pergantian pasti dikarenakan ada suara yang mengatakan ada ketidakpastian hokum yang membuat lembaga ini harus diganti. “Saya sendiri tidak terlalu melihat apakah pergantian ini efektif atau tidak. Semuanya kembali pada individunya yang mengelola ini nanti. Selama yang mengola tidak baik lembaga tersebut otomatis tidak akan menjadi baik,” katanya pesimis. “Dan yang perlu dipikirkan bagaimana pihak yang berkuasa peduli akan hal ini. Karena kuncinya itu terletak pada mereka,” tambahnya. Namun ditambahkan Saiful bahwa undang-undang dibuat oleh Menteri Tenaga Kerja otomatis P4P dan P4D jajaran mereka juga mau tidak mau akan berpihak. Bila benar ada hakim Ad Hoc menggantikan P4P dan P4D mungkin akan lebih baik. Karena seorang hakim tidak akan menilai tidak melihat satu sisi saja. Dia melihat dari berbagai aspek. “Dan seandainya proses pemilihan hakim itu benar dilakukan, saya optimis kondisi karyawan akan lebih bagus,” tegasnya. Diharapkan orang-orang yang akan duduk menjadi hakim Ad Hoc adalah orang yang mempunyai prinsip kebaikan sudah cukup layak untuk menyandang jabatan hakim Ad Hoc.

Di Indonesia kondisi yang terjadi seringkali menyudutkan atau merugikan pihak karyawan. “Yang namanya perusahaan cenderung untuk ekploitasi dan tidak terbuka pada karyawan. Bila buruh tidak mempartanyakan hak perushaan tidak akan memberi tahu,” terang Saiful. “Contoh masalah gaji, perusahaan tidak memberi tahu tentang gaji seorang manager dan direktur. Kenapa ini tidak diberi tahu karena gaji antara direktur dangan karyawan jauh sekali. Sebenarnya tidak ada masalah bila satu perusahaan terbuka dan berterus terang pada karyawan,” tambah pria yang telah lama menggeluti bidang human resources ini ringan.

Pada dasarnya masalah perburuhan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. “Sekarang ada industri nomaden, industri yang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Awalnya berdiri di Eropa, setelah biaya di sana mahal pindah ke Amerika Latin, mahal biaya di Amerika Latin pindah ke Asia. Di Indonesia mulai mahal gaji buruh pindah ke Vietnam. Dan itu normal, apapun alasan yang dilakukan dalam rangka mencari keuntungan,” jelasnya. Seringkali perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pembelian bahan baku dan alat-alat dari luar dan hanya memakai buruh dalam negeri saja.

Menurut Saiful keberadaan ekspatriat juga menambah masalah yang ada. “Saya bukannya anti investasi. Misalnya sebuah industri yang memiliki 3000 buruh terus ada tiga ekspatriat. Mungkin membayar buruh sama besarnya dengan gaji tiga ekspariat. Pemerintah melihat tidak permasalahan seperti itu? Sekarang berapa banyak ekspatriat, perijinannya bagaimana?” terang Saiful. “Kadang-kadang level manager mayoritas ekspariat, pemerintah harus mengatur ini. Ini job untuk orang luar, ini pekerjaan untuk orang dalam,” tuturnya pasti.

Saiful memberi gambaran bahwa perusahaan yang baik adalah perusahaan yang dapat menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan karyawan. “Keduanya sama-sama penting dan sejalan,” tuturnya. “Kebanyakan perusahaan hanya mencari untung tanpa memperdulikan efek samping dari kebijakan perusahaan tersebut. Disinilah letak peranan pemerintah mengawasi perusahan dan mengawasi profesionalisme kerja,” jelasnya mengakhiri.