Apa Kata Mereka? Sabar Sianturi

Pergantian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) oleh hakim ad hoc yang akan diberlakukan tahun 2005 mendatang, disadari betul Sabar Sianturi, Ketua P4P Depnakertrans, akan menimbulkan konflik yang baru. Ini disebabkan proses peradilan kini tidak lagi melalui Peradilan Tata Usaha Niaga (PTUN) lagi, melainkan lewat peradilan negeri.

Semua itu berdasarkan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa dalam perselisihan hubungan industrial nantinya tidak mengenal peradilan tinggi hubungan industrial. Proses peradilan hubungan industrial akan berada di peradilan negeri secara perdata dan proses pengadilan negeri tersebut akan langsung ke MA. Sehingga, masalah perselisihan tersebut tidak lagi berada di bawah Depnakertrans lagi, tapi sudah di bawah Depkeh HAM.

Kalau dari segi sistem, Sabar malah beranggapan bahwa P4P jauh lebih bagus ketimbang hakim ad hoc. Karena kita beragumentasi dengan pihak yang bersengketa. Di samping itu ada proses pementaraan, misalnya proses PHK perorangan atau kelompok, kemudian proses tersebut akan masuk ke P4D. Terus ada upaya banding di P4P sehingga masih ada proses pengambilan kata sepakat. Unsur tripartit, dengan anggota 15 orang, sangat berperan dalam hal ini. “Memang ada hal yang perlu disimak disini, karena P4P dianggap semacam peradilan semu, tidak bisa mengeksekusi sendiri masalah itu. Harus dieksekusikan di peradilan,” kata Sabar yang juga menjabat sebagai Tim Asistensi Menteri Depnakertrans.

Sabar mengakui masih ada kekurangan dari P4P, yaitu dari segi waktu yang lama. Jika di UU yang baru, maka proses peradilan harus memakan waktu 140 hari, maka di P4P bisa lebih dari itu jika salah satu unsure tidak menyetujui. “Sebenarnya yang membuat panjang penyelesaian itu adalah berlakunya UU mengenai pra peradilan,” ujarnya.

Dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1996 tentang PTUN, putusan P4P itu menjadi putusan yang dapat digugat di PTUN. Itu saja masalahnya. Sehingga masalahnya menjadi panjang. Dalam pasal-pasal di UU No. 5/1996, memang tidak disebutkan bahwa putusan P4P itu adalah putusan pejabat negara. Hal ini hanya ada di dalam kolom penjelasan sehingga putusan itu bisa digugat oleh pihak yang tidak setuju. Kalau PTUN memberikan keputusan, maka PTUN akan memerintahkan P4P untuk membuat putusan baru dengan persetujuan P4P.

Sabar melihat keuntungannya dari sistem peradilan sekarang yaitu masih diusahakan penyelesaian secara damai. “Kita masih tetap mengusahakan agar pihak yang bersengkata, tolong dong, bisa tidak diselesaikan dengan damai. Kan pengusaha dan buruh sama-sama membantu. Walaupun katakanlah yang dicuri sekian ribu rupiah, bisa tidak anda masih berpikir memberikan sesuatu,” Sabar mengutarakan. Walaupun pencurian merupakan kesalahan berat dan melanggar peraturan perusahaan, Sabar berharap pengusaha masih memiliki unsur kemanusiaan.

Pesangon, dinilai Sabar, sangat penting bagi karyawan PHK, khususnya karyawan level bawah yang hanya mengandalkan Upah Minimum Regional (UMR). “Jangan dilihat dari buruh level tinggi dong! Itu kan terlalu bermasalah, tapi lihat buruh bawah. Mereka susah dalam hidupnya. Jangan terlalu dibesar-besarkan sehingga bisa dimanfaatkan untuk mem-PHK buruh,” Sabar berujar.

Inilah yang membedakan kedua peradilan tersebut. Jika di P4P, sesalah apapun seorang buruh atau karyawan, pihak P4P masih mempertimbangkan. “Kami masih bertanya, ada tidak uang kebijaksanaan seperti pesangon. Beda jika di peradilan negeri, pasalnya sekian bunyinya begini, ya sudah.” Menurut Sabar, penyelesaian secara kekeluargaan akan sangat baik, tidak hanya mengacu pada aturan-aturan semata. Meskipun dengan cara kekeluargaan itu, pengusaha yang melakukan tindakan benar secara hukum akan dirugikan, tapi ditambahkan Sabar, seharusnya pengusaha melihat karyawan yang di PHK adalah level bawah atau masyarakat ekonomi bawah.

Apalagi di Indonesia sendiri tidak mengenal istilah un employeement benefit. Di negara maju, ada jaminan atau anggaran khusus untuk para pengangguran, sehingga pengangguran yang belum mendapat pekerjaan, masih bisa bertahan hidup dengan dana yang didapat dari pemerintah. “Jamsostek atau pesangon Rp5-Rp10 juta apa artinya kalau sekian waktu dia belum dapat pekerjaan. Apalagi kalau umurnya sudah di atas 45 tahun, siapa yang mau menerima ? Itu yang harus dipikirkan,” tegas Sabar.