Apa Kata Mereka? Purbadi Hardjoprajitno, S.H

Masih kurang memadainya kualifikasi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) karena tidak melalui proses pendidikan hukum dan kurangnya pemahaman peraturan perburuhan membuat Purbadi Hardjoprajitno, SH, menganggap perlunya memasukkan permasalahan perburuhan ke dalam sistem peradilan umum. Karena itu, ia beranggapan pergantian P4P menjadi Hakim ad hoc merupakan penyelesaian yang tepat.

“Apalagi biasanya dalam persidangan P4P, kadangkala ada di antara anggota P4P yang tidak hadir atau tidak selalu lengkap,” tukasnya. Padahal, keputusan P4P menentukan nasib manusia yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. “Makanya kami lebih senang jika masalah itu dimasukkan saja ke dalam sistem peradilan di peradilan umum,” kata Purbadi, dari Law Firm Purbadi & Associates.

Purbadi menceritakan bahwa dalam hukum perburuhan, banyak sekali peraturan yang tidak sesuai dengan tuntutan jaman. Maka, lahirlah UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang mencabut UU No. 14 Tahun 1969. lebih lanjut, Purbadi memaparkan, kelahiran UU tersebut mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan dan serikat buruh yang memberikan penilaian, antara lain adalah hal yang negatif dari UU itu, yaitu tidak membela kepentingan buruh, penuh kolusi dan sebagainya. Kemudian, akhirnya UU tersebut pelaksanaannya ditunda dan harus diganti dengan UU yang baru.

Muatan dari UU tersebut disamping hukum materil, juga ada hukum formil. Hukum formilnya, dalam penyelesaian perselisihan perburuhan dalam UU No. 22 Tahun 1957 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, juga harus diganti. Lahirlah UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

“Kenapa itu ada, karena selama ini itu semua dianggap PPHI melalui mekanisme UU No. 22 Tahun 1957 sudah tidak efektif. Sebab, putusan P4P berdasarkan Peradilan Tata Usaha Niaga (PTUN),” paparnya panjang lebar. Putusan P4P dianggap putusan pejabat PTUN, sehingga kalau salah satu pihak tidak bisa menerima, akan digugat di PTUN. “Kalau semula berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957, putusan P4P adalah final. Kalau ada hambatan, pengadilan negeri memberikan viat eksekusi, artinya persetujuan untuk dilaksanakan putusan P4P.”

Tapi, katanya lagi, dengan lahirnya UU PTUN, membuat putusan ini dapat digugat lagi di PTUN. Sehingga timbul pemikiran, bagaimana jika anggota P4P tidak lagi amatiran dan ditunjuk oleh organisasi pengusaha dan serikat buruh. Upaya ini dilakukan agar anggota P4P betul-betul menguasai masalah hukum dan memahaminya dan anggotanya benar-benar berkualitas. “Makanya kami beranggapan apakah tidak lebih baik kalau sengketa itu masuk ke peradilan umum supaya putusan tidak lagi digugat di PTUN dan bobot keputusannya itu memang keputusan lembaga yudikatif,” ujar penggagas PPHI kala masih menjabat Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) periode 1998-2000 lalu.

Dalam UU PPHI, disebutkan bahwa hakim yang bersidang terdiri dari 3 hakim, satu hakim karir dan dua hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah anggota majelis hakim yang ditunjuk dari organisasi pekerja dan organisasi pengusaha. Hakim ad hoc, sambungnya, dianggap orang yang mengerti dan memahami hukum perburuhan saat ini dengan baik. “Tujuannya, karena hokum perburuhan ini mempunyai sifat yang spesifik, maka,dibutuhkan orang-orang khusus yang mengerti permasalahan perburuhan. Masalah perburuhan kan tidak hukumansis, ada faktor social, ekonomi, politik, dan sebagainya,” tegasnya. Berbeda dengan hakim peradilan umum yang merupakan murni hukum.

Namun, Purbadi sendiri tidak bisa memastikan apakah peradilan negeri itu bisa menyelesaikan permasalahan perburuhan. “Saya tidak tahu karena ini lepas dari konsep yang pernah saya buat waktu itu,” jawab Purbadi sambil mengangkat bahu. Menurutnya, anggota hakim yang hanya 3 orang, belum tentu bisa menyelesaikan kasus perburuhan dengan baik. Bayangkan, jika ribuan buruh yang mogok atau di PHK hadir pada waktu pemeriksaan di peradilan. Pasti sangat ramai. Ini jelas akan ada penekanan-penekanan kepada anggota hakim.

“Harusnya, para konseptor bisa mengantisipasi demikian. Jangan dianggap perkara sederhana. Beda dengan perkara perdata biasa. Perkara biasa saja kalau sudah menyangkut cost tertentu, pengamanan luar biasa,” ia mengomentari hal itu. Meski terkesan sederhana, tapi tidak bisa berhenti pada kata sederhana jika mengenai perburuhan. “Hakim ad hoc kan belum tentu tahu hukum acara atau hukum perdata.”

Belum lagi selama ini banyak masalah perburuhan yang berlarut-larut karena kadangkala bobot penyelesaiannya masih kurang. “Nasib buruh dalam perselisihan dengan pengusaha selalu dianggap lemah. Padahal belum tentu. Bagaimana dengan pengusaha yang benar?” ujarnya balik bertanya. Masa orang yang menggelapkan uang harus diberi pesangon atau penghargaan masa kerja. Bahkan pengusaha susah untuk mem-PHK walau karyawannya terbukti bersalah atau tidak produktif, tidak perform dan sebagainya.