Apa Kata Mereka? Lusi Adrilina

Isu rencana pergantian Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Daerah (P4P dan P4D) dengan sebuah lembaga arbiter dan pengadilan ketenagakerjaan yang disebut sebagai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) menjadi perhatian banyak pihak, baik dari pengusaha maupun karyawan. Hal ini dikarenakan keberadaan lembaga tersebut akan terkait dengan kedua pihak ini.

Lusi Adrilina, Employee and Industrial Relation Head Bank Danamon, mengatakan bahwa ketika sebuah perselisihan perburuhan tidak bisa diselesaikan dengan cara bipartite, antara pengusaha dan karyawan, baru masalah ini diajukan ke P4D. Biasanya, masih menurut Lusi, masalah ini ada karena adanya pengaduan dari karyawan. “Hal ini terjadi bila ada perselisihan dan pengaduan karyawan,” terang Lusi. Dijelaskan Lusi bahwa proses ini memakan waktu yang tidak sebentar. “Pada awalnya melalui bipartite antara karyawan dengan pengusaha. Bila dalam bipartite tidak terpacapai, maka akan memakai perantara,” terangnya. “Dalam tingkat perantara ini, keputusan bersifat anjuran.  Kalau anjuranya tidak diterima akan kembali ke bipartite. Kalau ini tidak bertemu juga solusinya walau telah melalui tripartite dan akan naik ke P4D dan dalam tingkat ini keputusannya bersifat mengikat,” jelasnya lagi.

Dikatakan Lusi, jikalau keputusan masih tidak dapat diterima dan naik banding ke P4P, akan memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Jika di P4P masih terus ditolak, akan naik banding ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Proses di PTUN bukan lagi perusahaan dan karyawan yang dinilai tetapi lebih pada kenapa P4P memberikan keputusan tersebut. Jadi dalam tingkat PTUN yang disidang adalah P4P. Dari jika akan berlanjut, akan naik ke Mahkamah Agung (MA). Menurut Lusi, di sinilah yang memakan waktu paling lama. Jadi keberadaan hakim Ad Hoc pada lembaga PPHI ini bertujuan memperpendek proses penyelesaian tersebut.

Jika berkaca pada masa lalu, keberpihakan P4P dan P4D selama ini tergantung kasus. “Pengalaman saya, sebaiknya menyelesaikan masalah melalui bipartite. Sedangkan jika ada kasus yang sampai ke P4D dan P4P, yang mengajukan ke P4P biasanya karyawan,” terang Lusi lagi. Dan diyakini Lusi bahwa pembentukkan PPHI bertujuan untuk adanya perbaikan. Karena PPHI sendiri memiliki kerangka kerja yang menurut Lusi justru lebih ringkas dari yang dulu.

Melihat kasus perburuhan di Indonesia yang tidak pernah berakhir, Lusi menyarankan agar Indonesia mau berkaca pada Thailand. Negara ini jarang meratifikasi konvensi ILO, karena mereka berpikir bahwa hubungan bipartite itu yang harus mereka tingkatkan. Harus ada kepercayaan yang tinggi antara pengusaha dan karyawan dalam menjalankan hubungan kerjanya. “Jadi terkesan dengan membentuk lembaga ini karena kita memang yakin akan ada perseteruan. Seperti sudah tidak ada jalan keluar lagi antara pengusaha dan karyawan,” tuturnya. Sebagai pengecualian masalah yang sudah bersifat kriminal itu memang harus dilaporkan. “Kalau di Bank kan jelas kesalahannya seperti melarikan uang kemudian menyalahgunakan jabatannya itu bolehlah kalau sampai ke PPHI karena itu sudah benar-benar tindakan kriminal,” tegas lusi.

Mengorek masalah perselisihan perburuhan yang terjadi di Bank Danamon, dikatakan Lusi bahwa masalah yang biasa timbul di bank adalah masalah integrity seperti pemalsuan surat keterangan gaji. “Jadi kita sebagai industrial relation dan HR harus strong, jadi kalau memang sudah peraturannya ya harus dipertahankan. Kita tuh persuasive saja dengan negotiation skill, kita minta dia resign, dari pada kita ke pengadilan makan waktu banyak,” katanya.

Mengenai prosedur pemilihan hakim Ad Hoc, masih menurut Lusi, nanti pihak pengusaha diminta calonnya, dan suara para pengusaha ini disalurkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Tetapi secara sukarela juga kita juga bisa mengajukan,” tambahnya. “Dan ada memo dari Depnaker yang mengatakan bahwa hakim Ad Hoc tidak boleh mengganggu jam kerjanya,” tuturnya. Dalam pembenahan sistem ketenagakerjaan di Indonesia, dikatakan Lusi, yang penting itu menterinya yang harus strong dan mau membela siapaun yang benar, baik dari pihak pengusaha maupun karyawan.