Apa Kata Mereka? Harijanto

Dari awal, Dimension Footwear Group, produsen sepatu Piero dan Starmon, sadar bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang penting mengingat jumlah karyawan pabrik biasanya mencapai minimal 5.000 orang, maka diperlukan sistem, kontrol, reward dan punishment yang jelas. Menurutnya, masalah tidak timbul jika komunikasi berbagai arah bisa berjalan dengan baik. “Seorang Direktur pun harusnya mau berkomunikasi langsung dengan karyawan dan pimpinan serikat buruh secara reguler,” tutur Harijanto, Chief Executive Officer Dimension Footwear Group.

Dengan komunikasi dan transparansi, keadaan dan posisi perusahaan setiap saat tidak hanya diketahui oleh jajaran manajemen saja, tapi juga sampai ke level bawah. “Karyawan dan serikat buruh sangat senang bila pimpinan mau berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan merasa dihargai dan dianggap,” papar pria yang juga menjadi Direktur PT Uni Mitra Karisma yang memberikan waktu tatap muka dan komunikasi kepada seluruh karyawan yang bekerja di tempatnya minimal 5 kali dalam setahun.

Ia pun mengintruksikan kepada semua jajaran direksi untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kebijakan perusahaan di bawah normatif, kepada karyawan. “Ini untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman,” tuturnya. Dimension Footwear Group berusaha agar kebijakan yang ada dalam perusahaan berada di batas standar. “Di atas itu, boleh-boleh saja. Tapi ini akan menimbulkan kecemburuan pabrik lain,” katanya lagi. Maka itu, pihaknya mencoba untuk tenggang rasa dengan tetangga sekitar seperti pabrik-pabrik dari perusahaan lain.

Hal lain yang tak kalah penting adalah komitmen Dimension Footwear Group terhadap keselamatan kerja karyawan dan pendidikan karyawan. “Kami mendirikan sekolah untuk karyawan yang masih lulusan SD dan SMP agar mereka bisa memiliki satu nilai tambah,” kata Harijanto. Sekolah ini juga diperuntukkan masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar pabrik sepatu di kawasan Tangerang. Tujuannya, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di tempat lain.

Menanggapi konflik antara pengusaha dan serikat buruh yang banyak terjadi belakangan ini, Harijanto menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, konflik itu justru membuat pengusaha dan serikat buruh malah mengalami loose-loose, bukan win-win lagi. Perusahaan kehilangan produktivitas kerja, waktu kerja hilang, buyer kurang percaya, karyawan kurang income. Bahkan jika karyawan masih tetap melakukan aksi mogok lebih dari 5 hari, maka karyawan akan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. “Susah kalau karyawan sudah emosional dan ketidakmauan pimpinan perusahaan untuk berkomunikasi langsung. Makanya mereka bisa konflik,” ungkapnya.

Belum lagi jika pimpinan perusahaan adalah orang asing. Biasanya, pengusaha asing hambatannya jelas di komunikasi. “Mereka pakai penterjemah. Kadang, penterjemah itu melihatnya lain, menangkapnya lain, menginformasikannya lain. Makanya setiap komunikasi malah bentrok,” ujar Harijanto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).

Banyak pengusaha yang takut menjelaskan bisnis mereka kepada karyawan sebatas takut karyawan akan menuntut penghasilan yang lebih. Pengusaha, lanjut Harijanto, harusnya jujur. Kalau untung bilang untung, kalau rugi bilang rugi. “Untung, karyawan juga harus kena dampaknya. Kalau rugi, kencangkan ikat pinggang,” tegas Harijanto. Jika pengusaha tidak mau terjun langsung berkomunikasi dan menjelaskan bisnis mereka kepada karyawan, hasilnya akan percuma. Bisa terjadi deadlock. Kalau pimpinan yang menjelaskan, semuanya akan lebih komprehensif.

Hambatan lain adalah sikap serikat buruh yang terlalu militan sehingga membuat pengusaha enggan untuk bertemu. Dikatakan kembali, Kalaupun pengusaha mau bertemu serikat buruh, mereka hanya dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk sehingga mereka merasa harga dirinya juga hilang. Itu menimbulkan gab. Gab tersebut makin lama makin membesar sehingga akhirnya muncul pemogokan.

Sebetulnya sengketa itu bisa dihindari. Harusnya orang melihat kenapa ada pabrik yang bersengketa, kenapa ada yang tidak. Itu yang harus ditarik. Bagi Harijanto, apapun bentuk perselisihan, akan lebih baik jika diselesaikan secara bipatrit. Kalau melibatkan pemerintah malah tambah ruwet. Alasannya, petugas Depnaker belum tentu menguasai permasalahan perburuhan dan hubungan industrial.