3 Pertanyaan untuk Tentukan Suatu Pekerjaan Core atau Non Core dalam Outsourcing

outsourcing

outsourcing

SEPERTI DIKETAHUI masalah outsourcing di Indonesia merupakan isu yang terus ada dan selalu menarik untuk diperbincangkan. Salah satu isu menarik mengenai persoalan outsourcing tersebut, menurut Dr. Soeprayitno, MBA, MSc, Ketua Apindo DKI dan Anggota Dewan Pengupahan Nasional, adalah bagaimana menentukan core atau non core suatu pekerjaan yang akan dialihdayakan.

Soeprayitno mengatakan bahwa ujungnya outsourcing itu adalah fenomena yang tidak bisa dibendung. “Bicara tentang bisnis itu, maka bisnis itu sendiri terdiri dari beberapa bagian di antaranya roh bisnis, kemudian support dari roh itu sendiri,” ujar Soeprayitno.

Ia pun mencontohkan perusahaan desainer tekstil, yang di dalamnya ada elemen marketing, elemen IT, elemen bagian desain. Perusahaan ini sudah jelas roh bisnisnya ada di desain, dan ini bisa diperkuat apabila bagian desain ini dipatenkan. Soeprayitno menambahkan bahwa untuk menjadikan bagian desain ini menjadi sebuah core, maka haruslah dibuat semacam alur bisnis prosesnya, mulai dari proses tahap 1, tahap 2 dan seterusnya, lalu distempel dan inilah yang kemudian disebut sebagai core-nya.

Cara menentukan core atau non core suatu pekerjaan ini, masih Soeprayitno yang kemudian merujuk berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP 220/MEN/X/2004 tentang Syarat syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, seperti diatur pada Pasal 6, perlu diperhatikan bahwa:

Baca juga: Jika Pelanggaran Outsourcing Masih Dilakukan, Perusahaan Harus Siap dengan Konsekuensinya

1. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut: a) dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan; b) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan; c) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan; d) tidak menghambat proses produksi secara langsung, artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya.

2. Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborong pekerjaan, wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.

3. Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) pertama laporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Soeprayitno pun mengatakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 di atas, ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan. Pertama, suatu pekerjaan dikategorikan sebagai core atau non core adalah sepenuhnya ditetapkan oleh perusahaan; kedua, perusahaan membuat alur kegiatan proses secara keseluruhan dan menetapkan kegiatan/pekerjaan apa saja yang dikategorikan sebagai core atau non core; dan ketiga, alur kegiatan ini kemudian dilaporkan kepada dinas tenaga kerja setempat sebagai landasan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada vendor outsourcing.

Jika masih sulit karena acuannya diambil berdasarkan ‘bahasa hukum’, secara bahasa gampangnya, Soeprayitno lantas menyederhanakan cara menentukan suatu pekerjaan bisa disebut core atau non core, yakni melalui 3 (tiga) pertanyaan yang bisa diajukan untuk menguji apakah sebuah bagian bisa disebut core atau tidak.

Pertama, dari sisi aspek legal, apabila dipindahkan apakah berpengaruh terhadap security system termasuk paten hak cipta dan lain-lain, jawabannya bisa ya atau tidak. Kedua, dari sisi aspek portofolio, mana yang proses intangible paling berharga. Ketiga, yang ini bersifat tambahan, yaitu profesi mana yang lebih tepat untuk menjadi CEO.

Dan jika memang perusahaan masih juga kesulitan menentukan mana core atau non core, Soeprayitno mengatakan bahwa Apindo membuka diri untuk memfasilitasinya dengan memberikan persetujuan mengenai bisnis proses. Ia pun lantas memberikan contoh kasus di mana Aetra sudah terbantu dan kini telah memiliki alur bisnis proses yang baku. “Awalnya Asosiasi Perusahaan Air Minum Se-Indonesia, tidak ada yang berani membuat sebuah alur bisnis proses, dan Aetra datang ke kami yang kemudian kami bantu memecahkan permasalahan tersebut,” tukas Soeprayitno.

Baca juga: Perihal 2 Model Outsourcing

Bagi organisasi atau perusahaan yang berminat mendapatkan Rekomendasi Apindo mengenai Business Process berdasarkan Indonesian Convention 2013, bisa mendownload file PDF DI SINI. (*/@erkoes)

Tags: , ,