8 Bulan Lagi, Semua Pekerja Berhak Mendapat Pensiun

bpjs

bpjs

Tahun depan, tepatnya tanggal 1 Juli 2015, akan diimplementasikan satu jenis jaminan sosial baru yang dinamakan Jaminan Pensiun. Jaminan ini mulai dicanangkan pada saat pemerintahan Megawati, yakni dilandasi oleh Undang-undang No. 40 tahun 2004.

Sebelumnya, undang-undang yang diberlakukan adalah UU No. 3 Tahun 1992, yang hanya mengakomodasi empat program, yaitu Jaminan Keselamatan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui dengan penambahan dua poin penting. Poin pertama adalah target penerima jaminan yang awalnya ditujukan kepada seluruh pekerja di Indonesia menjadi seluruh rakyat Indonesia. Poin berikutnya adalah adanya penambahan jaminan baru, yakni Jaminan Pensiun (JP).

Undang-undang baru kembali diciptakan yakni UU No. 24 Tahun 2011 untuk mengakomodir perbaikan –perbaikan tersebut. Poin pertama diwujudkan oleh pemerintah dengan dibentuknya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang awalnya dinamakan Askes yang diselenggarakan oleh Jamsostek. Kini, Jamsostek dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sementara poin kedua yakni penambahan jenis jaminan baru, jaminan pensiun, akan segera direalisasikan pada pada tanggal 1 Juli 2015.

“Jaminan ini sifatnya wajib. Semua perusahaan skala menengah ke atas harus mengikuti program ini. Jika tidak, tentunya akan ada sangsi hukum untuk hal tersebut”, ungkap Nofrita Azil, Kepala sub. Bagian Perencanaan Jaminan sosial Kementrian Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan seminar “8 Bulan Menuju era BPJS Ketenagakerjaan” yang diselenggarakan PortalHR dengan People Consulting tersebut, Nofrita menyampaikan bahwa usaha kecil hanya diwajibkan mengambil JKK, JHT dan JKM sedangkan usaha mikro hanya JKK dan JKM.

Masih menurut Nofrita, skema baru dari jaminan ketenagakerjaan ini dinilai akan memberikan rasa tenang baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Tepatnya setelah tanggal 1 Juli 2015, manfaat tambahan akan diberikan. Salah satunya dalam JKK. Nantinya, pekerja yang sakit akan ditanggung biaya pengobatan dan perawatannya hingga pekerja tersebut sembuh. Padahal sebelumnya, Jamsostek hanya menanggung biaya maksimal 20 juta. Sementara jaminan pensiun yang awalnya hanya bisa dirasakan oleh pegawai penyelenggara negara atau pegawai negeri, kini bisa dinikmati seluruh pekerja. Konsepnya, setiap orang akan menerima jumlah minimum pensiun per bulan setelah menyetor iuran sebanyak 180 kali, jika kurang dari itu, dana tetap bisa diambil sebagai dana lump sum.

Meskipun polemik tentang kebijakan baru ini terus bergulir, Singgih Marsudi, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Setiabudi menegaskan bahwa skema jaminan ketenagakerjaan ini pasti diresmikan. Saat ini, Undang-Undang tersebut sedang menunggu untuk ditandatangani oleh presiden. (*/@yunitew)

Tags: , , ,