2 Jurus Jitu Tangkap Peluang MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah semakin dekat saja. Pemberlakuannya pun rasanya tidak akan mundur lagi, yakni akhir tahun ini. Namun begitu, di sektor industri, masih ada pekerjaan rumah yang segera dibereskan. Persoalan sektor industri ini mengemuka pada acara seminar yang mengambil tema “Membangun Perangkat Penerapan Standar Kompetensi Manajemen SDM Dan Hubungan Industrial,” yang diselenggarakan YTKI dan PMSM Indonesia di Jakarta (19/5).

Syarif Hidayat, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian RI pun mengakui bahwa sektor industri perlu mendapat perhatian. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Syarif mengatakan bahwa saat ini sudah ada payung hukum, yakni Undang undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengamanatkan Pembangunan Tenaga Kerja Industri dan Penerapan Standar Kompetensi Kerja yang diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah atau RPP tentang Pembangunan Sumberdaya Industri.

Syarif menjelaskan, RPP tersebut yang sudah diharmonisasi mengatur lebih lanjut tentang langkah-langkah pembangunan tenaga kerja industri yang diselenggarakan melalui pendidikan vokasi industri berbasis kompetensi, pelatihan industri berbasis kompetensi, pemagangan industri dan sertifikasi kompetensi kerja industri.Pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI bidang industri dan kebutuhan dunia usaha industri. Sementara pemagangan industri bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kemampuan praktek kerja industri sehingga calon tenaga kerja benar-benar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap bekerja pada industri.

“Pemerintah mendorong dan mengharapkan peran aktif dari KADIN, Asosiasi Industri dan perusahaan industri dalam menyelenggarakan pembangunan tenaga kerja industri melalui ketiga langkah di atas, baik dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi dan kurikulum pelatihan, pelaksanaan magang di industri hingga penempatan kerja lulusan pada perusahaan industri,” terang Syarif.

Syarif juga menambahkan, sesuai dengan Undang undang tentang Perindustrian dan RPP tentang Pembangunan Sumber Daya Industri diperlukan sertifikasi kompetensi yang dimaksudkan untuk menjamin kualitas tenaga kerja serta mencegah masuknya tenaga kerja dari luar yang tidak memenuhi SKKNI. “Bahkan, Undang-undang juga mengamanatkan bahwa Menteri Perindustrian dapat menetapkan pemberlakuan SKKNI secara wajib untuk bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan ketersediaan infrastruktur kompetensi dan kesiapan tenaga kerja industri, tegas Syarif.

Untuk penyiapan infrastruktur kompetensi, imbuh Syarif, Pemerintah sangat mengharapkan agar pelaku industri dan asosiasi profesi lebih proaktif untuk mendirikan LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi), dan Tempat Uji Kompetensi (TUK). Kementerian Perindustrian sesuai dengan amanat Undang undang tentang Perindustrian dan RPP Pembangunan Sumber Daya Industri, jelas Syarif, akan memfasilitasi baik dalam proses penyiapan dokumen pembiayaan hingga sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri.

Diakui Syarif, dalam menghadapi MEA dengan kondisi ketenagakerjaan saat ini merupakan tantangan berat, sehingga diperlukan strategi dan langkah langkah persiapan yang matang untuk menghadapinya. Secara umum, Syarif menjelaskan strategi yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja pada MEA dapat dibedakan menjadi strategi menyerang (ofensif) dan strategi bertahan (defensif). Ia pun merinci kedua strategi tersebut.

Pertama Strategi Menyerang (offensive), bahwa di dalam strategi menyerang ini akan berorientasi untuk mengisi pasar tenaga kerja ASEAN dengan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing melalui:

1. Membangun pendidikan vokasi industri yang berbasis kompetensi diselenggarakan dengan mengaju kepada SKKNI serta menyelenggarakan sertifikasi kompetensi sehingga lulusan benar benar kompeten dan memiliki daya saing untuk memasuki pasar tenaga kerja ASEAN.

2. Membangun link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia usaha industri bertujuan untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha industri sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap untuk mengisi pasar tenaga kerja industri dalam dan luar negeri.

3. Mendorong rekognisi SKKNI di tingkat ASEAN melalui Mutual Recognition Arrangement (MRA) yang bertujuan untuk memudahkan tenaga kerja dalam negeri yang telah memenuhi SKKNI agar diakui kompetensinya di negara-negara ASEAN lainnya. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan tenaga kerja nasional dapat memanfaatkan peluang MEA untuk memperoleh pekerjaan di negara-negara ASEAN.

Kedua Strategi Bertahan (defensif), dimana strategi bertahan ini bertujuan untuk mencegah masuknya tenaga kerja dari luar negeri ke dalam pasar tenaga kerja Indonesia. Strategi yang bisa ditempuh antara lain:

1. Memenuhi terlebih dahulu kebutuhan tenaga kerja dalam negeri dari calon tenaga kerja Indonesia yang dilakukan antara lain melalui diklat dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan) dan pendidikan vokasi yang menghasilkan lulusan siap kerja yaitu pelatihan dan pendidikan vokasi yang diselenggarakan berbasis kompetensi dilengkapi dengan sertifikasi kompetensi serta penempatan kerja lulusan pada perusahaan industri. Pembangunan lembaga pendidikan pada kawasan industri di mana setiap lulusan disiapkan untuk menjadi tenaga kerja pada perusahaan perusahaan industri pada kawasan industri tersebut.

2. Memberlakukan sistem sertifikasi kompetensi wajib pada bidang bidang profesi atau pekerjaan tertentu yang strategis, hal ini dimaksudkan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia serta mencegah masuknya tenaga kerja dari luar yang tidak memenuhi SKKNI. Untuk itu perlu di bangun infrastruktur sertifikasi kompetensi yang meliputi SKKNI, LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi), Tempat Uji Kompetensi (TUK) dan Tenaga Asesor Kompetensi. (*)

Baca juga: Menghadapi MEA, Praktisi SDM Harus Kompeten dan Berdaya Saing

Tags: , , ,