Transfer Karyawan ke Perusahaan Outsourcing

Pertanyaan :

Perusahaan tempat saya bekerja (multinasional di Indonesia) akan melakukan transfer ke pihak outsourcing (misalnya perusahaan multinasional India) dengan terlebih dahulu melakukan terminasi/PHK terhadap karyawan yang bersangkutan (hak pesangon tetap diberikan). Masalah, pihak outsourcing tersebut adalah perusahaan multinasional yang tidak mempunyai cabang/perwakilan di Indonesia, sehingga menimbulkan hal-hal yang membingungkan. Hukum negara mana yang digunakan bagi si outsource dan pekerja bila kelak timbul perselisihan? Bila hukum Indonesia, bukankah yang rugi adalah si pekerja, karena si outsource tidak mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.


Jawaban :

Karena perusahaan tempat Anda bekerja beroperasi di Indonesia yang tentu saja yang berlaku adalah hukum Indonesia. Perjanjiannya adalah antara pekerja dengan perusahaan outsource (yang Anda misalkan dari India itu) secara langsung. Tentu saja diatur segala hak dan kewajibannya, jangan terlalu merisaukan masalah untung-rugi, bahkan anggap ini kesempatan untuk berkarier langsung dengan perusahaan luar negeri. Jika sudah berpengalaman Anda dapat langsung membuat perjanjian dengan perusahaan tersebut sebagai tenaga kerja outsourcing independen.

Sekali lagi, yang penting lihat hak dan kewajibannya:
— bagaimana status pekerja di tempat outsource tersebut, apakah dia berstatus lokal Indonesia atau expat yang dipekerjakan di Indonesia?
— bagaimana dengan sistem penggajian, pembayaran jamsostek, dana pensiun, pajak (NPWP)? Apakah si outsource dapat menggunakan/menyewa perusahaan lokal atau kantor perwakilan multinasional Indonesia untuk melakukan pembayaran tersebut?

Menurut Dalam pengalaman saya, biasanya dapat menggunakan perusahaan outsource di Indonesia –dalam hal ini kami dapat membantu mengurus semuanya itu. Jika tidak, maka Anda akan di-cover sejumlah asuransi, bukan jamsostek yang biasanya jaminannya jauh lebih bagus.