Skorsing, Cuti yang Diuangkan dan Pembayaran Pesangon Secara “Diangsur”

1 dan 2. Tindakan pengusaha untuk merumahkan pekerja sambil menunggu proses PHK diatur dalam Pasal 155 ayat (3) UU No 13 tahun 2003. Tidak ada batas waktu untuk melaksanakan "skorsing" tersebut. Batas waktunya adalah jatuhnya putusan oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Tentang hak cuti yang diuangkan tidak ada dasar hukumnya. Pasal 79 ayat (2) huruf c – UU No 13 tahun 2003 mengatur bahwa pekerja berhak atas cuti minimal 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan terus menerus. Dengan demikian, hari cuti yang dapat diuangkan adalah hak atas hari cuti selebihnya 12 hari kerja, bila ada.

3. Undang-Undang tidak mengatur tentang mekanisme cara pembayaran pesangon (pembayaran akhir bagi pekerja atau keluarganya sebagai akibat putusnya hubungan kerja pekerja) apakah harus full sekaligus. Pada waktu lalu dalam kasus Texmaco, sebagai akibat perusahaan tutup, Texmaco membayar pesangon pekerja di beberapa cabangnya secara diangsur. Pengadilan Hubungan Industrial dapat menetapkan pembayaran pesangon diangsur mengingat kondisi financial perusahaan.