Pesangon untuk Karyawan yang Mengalami Kesalahan Prosedur Kontrak

Pertanyaan :

Saya diterima kerja di sebuah bank swasta pada November 2005, kotrak hingga 3 tahun. Lalu, pada November 2008 saya diperpanjang lagi, kerja selama 6 bulan dengan NIP berubah, seperti pemutihan. Selanjutnya, kontrak terus diperpanjang per 6 bulan, dan pada Mei 2010 kontrak per 6 bulan saya tidak diperpanjang lagi. Apakah saya berhak mendapatkan pesangon? Dan, apakan ada hak-hak lainnya?


Jawaban :

Sesuai ketentuan Pasal 59 UU No.13/2003, bank swasta tersebut sebenarnya menyalahi beberapa poin, yaitu:
1. Kontrak langsung 3 tahun; padahal sesuai ayat 2 paling lama 2 tahun dan boleh diperpanjang 1 tahun.
2. Pembaharuan (bukan perpanjangan) kontrak setelah 3 tahun (dikontrak setiap 6 bulan); sesuai ayat 4 seharusnya ada masa tenggang 30 hari, tidak langsung pembaharuan,
3. Pembaharuann hanya boleh dilakukan satu kali dan paling lama 2 tahun, sementara yang Anda alami adalah 3 kali 6 bulan.

Dengan mempertimbangkan fakta di atas maka Anda bisa mengacu pada ayat 5 -> karena kontrak tidak memenuhi ayat 2 dan 4 maka demi hukum karyawan kontrak berubah menjadi karyawan tetap. Jika menjadi karyawan tetap berarti Anda pada Mei 2010 itu di-PHK dengan alasan kurang jelas. Untuk kasus ini, penyebab PHK dapat dianalogikan dengan PHK karena perusahaan melakukan efisiensi. Dengan demikian sesuai Pasal 164 ayat 3 Anda berhak mendapatkan: uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dengan masa kerja November 2005 s/d Mei 2010 maka rincian kompensasi yang mestinya Anda terima sbb:
— Uang pesangon = 10 bulan gaji
— Uang penghargaan masa kerja = 2 bulan gaji
— Penggantian hak = 15% X (12 bulan gaji) + uang ganti cuti yang belum diambil dan belum gugur.

Sepengetahuan saya, karyawan kontrak tidak mendapatkan pesangon dan penghargaan masa kerja, dengan demikian untuk mendapatkan kompensasi Anda harus berusaha agar perusahaan mau mengakui kesalahan prosedur yang telah terjadi, sehingga status Anda menjadi karyawan tetap. Proses dialog dengan perusahaan pasti tidak mudah. Jika hal ini terjadi maka Anda dapat meminta disnaker atau lembaga bantuan hukum untuk menjadi mediator.