Pesangon dan Masa Kontrak Kerja

Pertanyaan :

Saya staff HRD di sebuah  perusahaan di Riau. Perusahaan kami mendapatkan kontrak kerja di Migas dengan masa waktu 2 tahun. Kemudian pemberi kerja memperpanjang kontrak kerja selama maksimal 3 bulan. Kontrak kerja dengan karyawan dibuat 2 tahun sesuai dengan masa kontrak pemberi kerja. Kontrak kerja dimulai tahun Oktober 2008 dan berakhir di Oktober 2010 ini.

Pertanyaan dari saya adalah apakah untuk masa yang maksimal 3 bulan tersebut saya harus mengeluarkan uang pesangon kembali sementara yang 2 tahun akan saya bayarkan sebesar 3 kali upah. Benarkah untuk PKWT di bawah 1 tahun katakanlah 3 bulan ada peraturan yang menyebutkan tidak ada pesangon.

Jawaban dari bapak sangat saya harapkan terima kasih. 


Jawaban :

Jawaban:

1.Hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan apakah harus dengan PKWT atau PKWTT.
2.Perusahaan anda (perusahaan outsourcing) nampaknya telah mengadakan hubungan kerja berdasarkan PKWTT karena ketika masa kontrak 2 tahun berakhir perusahaan anda membayar pesangon 3 kali upah.
3.Tidak jelas bagi saya mengapa untuk kontrak yang 2 tahun anda membayar pesangon 3 kali upah. Berdasarkan UU 13 tahun 2003, bila anda memposisikan hubungan kerja adalah PKWTT, untuk masa kerja 2 tahun kemungkinan besarnya pesangon hanya ada dua yaitu : 3 kali upah (satu kali Pasal 156 ayat 2) atau
6 kali upah (dua kali Pasal 156 ayat 2).
4.Meskipun perpanjangan hubungan kerja selebihnya 2 tahun dilaksanakan dalam status PKWT, karena perpanjangan yang dilakukan adalah langsung menyambung dan perpanjangan tersebut hanya 3 bulan, maka perpanjangan tersebut dianggap sebagai dibuat untuk waktu tidak tertentu. Lihat KUH Perdata, Pasal 1603.i.bis.
5.Oleh karena itu, hubungan kerja tersebut pada hakekatnya menjadi total 2 tahun 3 bulan dalam status PKWTT. Kewajiban perusahaan outsourcing adalah membayar Pesangon untuk masa kerja 2 tahun tetapi kurang dari 3 tahun sebesar 3 kali upah atau 6 kali upah.
6.Sebagai tambahan referensi, Kepmenakertrans No 27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Migas, Pasal 2 ayat
(4) antara lain mengatur bahwa Pemborong yang diwajibkan mengikutsertakan pekerjanya dalam program Santunan Pekerja Migas adalah Pemborong Yng memperoleh kontrak pemborongan pekerjaan dari perusahaan paling sedikit 1
(satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.  Maksud dari ketentuan ini adalah bila pekerja outsourcing bekerja selama 12 bulan penuh (kontrak
12 bulan), maka pekerja tersebut kerena tidak lagi bekerja akan memperoleh "santunan" 1 bulan upah karena perusahaan Pemborong telah membayar iuran sebesar 8,33% dari upah per bulan, selama 12 bulan. Bila pekerja hanya bekerja 3 bulan, maka "santunan" yang diperoleh hanya 3 X 8,33% X upah per bulan.
7.Untuk kasus di perusahaan anda secara hukum berlaku ketentuan sebagimana diuraikan dalam butir 4 dan 5 di atas.