Perihal 2 Model Outsourcing

Pertanyaan :

Dengan keluarnya Kepmennakertran No.19 Tahun 2012, ada dua model outsourcing yaitu yang pertama sistem volume dan kedua sistem pengerahan pekerja/buruh dengan lima bidang yang dibolehkan yaitu cleaning service, security, catering, tenaga penunjang pertambagan migas & angkutan. Yang menjadi pertanyaan saya apakah untuk pekerjaan tenaga penunjang di pelabuhan yang kegiatannya antara lain keagenan kapal, administrasi pelabuhan & PQC, apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan outsourcing dengan pola pengerahan pekerja/buruh. Mohon mendapat perioritas pertama jawaban karena kami dalam proses pembahasan bidang pekerjaan ini. Demikian kami sampaikan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih.


Jawaban :

Dear Bapak Nofrianto,

Kedua model/sistem/jenis yang Bapak kemukakan untuk outsourcing berdasarkan Kepmenaker No 19 tahun 2012 sudah tepat. Yaitu terbagi menjadi dua model/sistem/jenis:

1. Pemborongan Pekerjaan

Merupakan pengalihan suatu pekerjaan kepada vendor outsourcing, dimana vendor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pekerjaan yang dialihkan. Pekerjaan yang dialihkan adalah pekerjaan yang bisa diukur volumenya dan upah yang dikenakan oleh vendor adalah rupiah per satuan kerja.

2. Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh

Merupakan pengalihan suatu posisi kepada vendor outsourcing, dimana vendor menempatkan karyawannya untuk mengisi posisi tersebut. Vendor hanya bertanggung jawab terhadap manajemen karyawan tersebut serta hal-hal yang bersifat non-teknis lainnya, sedangkan hal-hal teknis menjadi tanggung jawab perusahaan selaku pengguna dari karyawan vendor.

Dan berdasarkan Kepmenaker No 19 tahun 2012 Pasal 17 ayat tiga (3) menyatakan sebagai berikut: (3) Kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. usaha pelayanan kebersihan (cleaning service);

b. usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (catering);

c. usaha tenaga pengaman (security/satuan pengamanan);

d. usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan; dan

e. usaha penyediaan angkutan bagi pekerja/buruh.

Hal inipun sudah sesuai dengan yang Pak Nofrianto sampaikan. Sedangkan pertanyaan yang Pak Nofrianto berikan mengenai apakah untuk pekerjaan tenaga penunjang di pelabuhan yang kegiatannya antara lain keagenan kapal, administrasi pelabuhan & PQC, apakah kegiatan tersebut dapat dilakukan outsourcing dengan jenis penyediaan jasa pekerja/buruh? Dan berdasarkan Pasal 17 ayat tiga (3) di atas, maka jawaban kami adalah tidak bisa sebagai penyediaan jasa pekerja/buruh.

Karena banyak perusahaan yang tidak terdapat dalam kelima jenis pekerjaan yang menggunakan jenis penyediaan jasa pekerja/buruh, sehingga mereka berusaha menggunakan jenis pemborongan pekerjaan sebagaimana disampaikan dalam artikel ini. Namun yang menarik di dalam persyaratan pemborongan pekerjaan terdapat empat (4) syarat berikut:

1.  Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan.

2.  Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan.

3.  Merupakan kegiatan penunjang perusahaan pemberi pekerjaan secara keseluruhan.

4.  Tidak menghambat proses produksi secara langsung.

Keempat syarat di atas terdapat dalam Bab II huruf B. SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NO: SE.04/MEN/VIII/2013. Sehingga apabila sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan yang Pak Nofrianto sampaikan, bisa dimasukkan kedalam pemborongan pekerjaan. Untuk lebih lengkapnya mengenai ketentuan ini dapat di lihat lebih lanjut di sini.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Bapak Nofrianto. Selamat berkarya.

David Tampubolon.

Tags: