Penghitungan Pesangon dan Masa Kerja

Pertanyaan :

Pak Bambang, saya bekerja mulai 1/4/2002, Peraturan perusahaan (PP) yang lama dalam penghitungan pesangon di kali 2, namun karena pergantian direksi dan jumlah pekerja semakin banyak maka PP akan diubah. Hal yang berkurang adalah penghitungan pesangon sesuai UU 13/2003, DPLK yang sebelumnya ada, dihilangkan. Pertanyaan saya:

1. Apakah PP boleh berubah dengan kondisi seperti itu?

2. Jika boleh berubah apa persyaratannya?

3. Bagaimanakah penghitungan pesangon saya (manajer SDM menetapkan masa kerja mulai dihitung saat saya diangkat pegawai tetap th 2005)

4. Kami tidak punya SPI, jika ada beberapa karyawan tetap (saat ini jumlahnya 23 orang) tidak setuj, apakah PP bisa diubah?

5. Kami tanyakan ke depnaker bagian pesangon, mereka bilang dihitung dari diangkat pegawai tetap. Tapi pernah kami ikut seminar dan menanyakan hal ini dimana instrukturnya bekas orang depnaker katanya dihitung dari mulai kerja (tidak dilihat dia kontrak atau Pekerja tetap) mana yang benar

Demikian mohon penjelasannya, dimana PP harus segera dirubah karena kami akan menerima pekerja 1000 orang yang akan diangkat sebagai pegawai tetap sehingga kami yang 23 orang harus mengalah dan harus bisa menerima aturan baru.

Terima kasih


Jawaban :

Jawaban:
1. Perubahan apapun dalam PP yang sudah berlaku, wajib mendapatkan persetujuan pekerja (melalui perwakilan), tidak dapat dilakukan sepihak.
Ref: Kepmenakertrans No 48 tahun 2004, Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3).

2.Anda  bekerja (dengan status PKWT mulai 1 April 2002, kemudian dirubah status hubungan kerja menjadi pekerja Tetap/ PKWTT pada tahun 2005).
Penghitungan masa kerja untuk menghitung pembayaran terkait dengan PHK (Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja) harus dihitung sejak hubungan kerja mulai terjadi/sejak awal yaitu 1 April 2002. Dasar hukum adalah jurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 373 K/Pdt.Sus/2009 atas perkara PT Belgindo Raya, Semarang melawan Ali Mashadi, Grobogan/Jawa Tengah tentang kasus PHK. Masa kerja Ali Mashadi putus sambung beberapa kali, sejak Mei 2004 s/d Juli 2008. Putusan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Belgindo Raya. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung antara lain menguatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang yang menyatakan bahwa masa kerja pekerja harus dihitung selama 4 tahun lebih.

3. PP dapat dirubah menjadi PKB, dengan syarat harus diajukan oleh SP yang sudah terdaftar di Disnaker setempat dan mempunyai nomor pendaftaran. Usulan SP untuk merubah PP menjadi PKB harus mendapat dukungan pekerja 50% plus 1, dari semua pekerja di perusahaan. Bila syarat-syarat tersebut terpenuhi, perusahaan wajib merespon dan melaksanakan perubahan PP menjadi PKB.

4. Pembicara di seminar yang mengatakan bahwa dalam kasus PKWT tersebut penghitungan pekerja mesti dihitung sejak saat pekerja berstatus menjadi pekerja tetap/PKWTT nampaknya belum melihat/mengetahui adanya jurisprudensi MA tersebut. Pembicara seminar hanya menggunakan logikanya sendiri.