Pemberian SP Kedua Sebelum Evaluasi, Bolehkah?

Pertanyaan :

Dear PortalHR, Saya ingin menanyakan masalah terkait dengan pemberian SP (Surat Peringatan). Awalnya saya diberikan SP 1 pada bulan Januari 2016 karena tidak mencapai target dan akan dievaluasi 3 bulan kemudian. Akan tetapi pada bulan Februari ini saya kembali diberikan SP dan dipaksa untuk menandatangani SP karena awalnya saya menolak untuk tanda-tangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal ini sudah sesuai dengan aturan? Atau adakah solusi lain yg bisa ditempuh? Terima kasih sebelumnya.


Jawaban :

Dear Pak Sahar,

Sebelumnya saya turut prihatin dengan kondisi yang Bapak alami, saya pernah membuat tulisan sebelumnya tentang “Karyawan Menolak Surat Peringatan“, namun saat itu yang bertanya adalah dari sisi HRD.

Di mana dalam diskusi tersebut, sisi HRD yang mengalami kesulitan, sekarang dari sisi karyawan (Pak Sahar) yang mengalami kesulitan terkait Surat Peringatan. (Note: HRD sejatinya adalah karyawan di perusahaan juga, jadi diskusi ini bukan hendak membuat dikotomi antara sisi HRD lawan sisi Karyawan, padahal keduanya ibarat satu koin dengan sisi yang berbeda). Sudut pandang dalam kedua pertanyaan ini berbeda, namun jawaban saya tetap sama.

Dalam UU No 13 tahun 2003 terutama Pasal 161, ayat 1 & 2 dinyatakan:

1)      Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut turut.

2)      Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Saya tidak mencantumkan seluruh ayat dalam Pasal 161 karena kita akan fokus pada ayat 2 saja. Terutama dalam penjelasannya yang menyatakan:

1) Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

2) Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.

Dan seterusnya, silahkan membaca tulisan saya sebelumnya untuk lebih detail terkait Pasal dan Penjelasan Pasal 161 UU No 13 tahun 2003.

Kembali kepada pertanyaan yang Pak Sahar ajukan, jawabannya ada di dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi poinnya adalah pihak HRD harus menunjukkan di bagian mana kesalahan yang Pak Sahar lakukan, apakah sudah sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sebagai aturan yang berlaku bagi Pak Sahar dan semua karyawan dalam perusahaan tersebut.

Kalau pihak HRD tidak bisa menunjukkan letak kesalahan yang dilakukan oleh Pak Sahar yang berdasarkan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sesuai Pasal 161 diatas, maka Pak Sahar berhak untuk tidak menandatangani Surat Peringatan tersebut yang dibuat tanpa dasar aturan yang jelas.

Kondisi saat ini, di mana perekonomian sedang lesu, dan penjualan menurun, janganlah terjadi kondisi saling salah menyalahkan yang buang buang tenaga dan usaha dalam sebuah perusahaan dengan visi yang sama. Tugas HRD adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga karyawan juga dapat melaksanakan tugasnya untuk bekerja secara maksimal.

Bagian yang sangat saya suka dalam Penjelasan Pasal 161 UU No 13 tahun 2003 adalah bagian terakhir yang menyatakan:  Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.

Kondisi yang melihat dari kedua belah sisi dalam satu koin dengan mengedepankan win-win situation.

Demikian pendapat saya semoga dapat membantu Pak Sahar.

Selamat Berkarya.

David Tampubolon

Tags: ,