Orang Asing Dilarang Tanda Tangan PKWT/PKWTT?

Pertanyaan :

Dear PortalHR.com,

Ada pertanyaan yang sedikit mengganggu kami berkenaan dengan PKWT/PKWTT. Yaitu, apakah ada ketentuan dalam undang undang yang mengatur bahwa Perjanjian kerja tidak boleh ditanda tangani oleh Orang Asing yang menjabat sebagai Presiden Direktur. Mohon bantuannya, karena hal ini dipermasalahkan oleh petugas pengawas dari disnaker yang berpatokan pada UU no. 13 2003 yang melarang Orang Asing menduduki jabatan personalia dalam perusahaan. Kami sudah mencari, dan belum menemukan undang undang/peraturan yang secara tegas dan jelas yang melarang hal tersebut. Dan sikap apa yang harus kami lakukan terhadap hal ini.

Terima kasih

salam,


Jawaban :

Jawaban:

1. Memang benar ada ketentuan dalam peraturan per-UU-an yang mengatur tentang TKA (Tenaga Kerja Asing), bahwa posisi yang berkaitan dengan pengelolaan SDM/ HR termasuk posisi tertutup utk TKA.
2. Untuk solusi terhadap hal tersebut, President Director yang orang asing/expatriate tersebut membuat surat kuasa kepada siapapun (orang Indonesia), lebih baik bila orang yang diberi kuasa tersebut menduduki posisi di HR, misalnya HR Manager, atau HR Manager & GA. Bila perlu, Legal Manager juga tidak masalah. Atau seorang Direktur yang orang Indonesia (Direktur apapun tidak masalah).
3. Isi surat kuasa antara lain bahwa President Director memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang terkait dengan urusan hubungan kerja (perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja, dll). Surat kuasa bisa dibuat secara di bawah tangan (tidak melalui notaris), atau notariil (melalui/oleh notaris).
4. Practices sebagaimana di atas, lazim dan sesuai dengan hukum yang berlaku.