Menghitung THR, dari Perjanjian Pertama atau Setelah Kenaikan Gaji?

Masa kerja dihitung sejak karyawan mulai bekerja (dalam kasus ini sejak perjanjian pertama atau sejak PKWTT), bukan sejak mendapatkan revisi gaji.

1. Peraturan THR ada dalam peraturan menteri no.4/1994. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara detail kasus revisi gaji dan gaji yang baru tersebut berlangsung selama 12 bulan. Namun kita dapat mengambil analogi dari pasal 3 yang menyebutkan bahwa bagi karyawan yang masa kerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung pro rata dengan penghitungan 1/12 X 1 bulan gaji.

2. Sebagai ilustrasi: masa kerja hingga hari raya 10 bulan, gaji 4 bulan pertama 1 juta, gaji 6 bulan berikutnya 3 juta, maka THR dihitung sbb: {(4/12)x1juta}+{(6/12)x3juta}

3. Mengenai penghitungan pesangon bagi karyawan yang gajinya berubah, dapat mengambil analogi dari UU no.13/2003 pasal 7 yang pada intinya untuk menghitung gaji sebulan bagi karyawan yang gajinya berubah-ubah dalam 12 bulan terakhir adalah upah rata-rata dalam 12 bulan terakhir.

4. Sebagai ilustrasi: dalam 12 bulan terakhir karyawan mengalami perubahan gaji 2 kali, misa:
— Januari s/d Maret: 1 juta
— April s/d September: 1.5 juta
— Oktober s/d Desember: 2 juta
— Gaji yang dijadikan sebagai penghitungan pesangon adalah {(4x1juta)+(6X1.5juta)+(3x2juta)}/12:1.5 juta

Berikut adalah UU dan peraturan menteri yang dapat dijadikan sebagai acuan:

Peraturan Menteri nomor 4/1994, Pasal 3:
1. Besarnya THR sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:
a. pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terusmenerus atau lebih sebesar 1(satu) bulan upah.
b. Pekerja yang mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan masa kerja/12 x 1(satu) bulan upah .

2. Upah satu bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok di tambah tunjangan-tunjangan tetap.

UU no 13/2003, pasal 157
1. Komponen upah yang digunakan sebagai dasaar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas :
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

2. Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebuan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

3. Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

4. Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua belas) bulan terakhir.