Slip Gaji: Wajibkah?

Pertanyaan :

Saya karyawan swasta bergerak di bidang pembiayaan kendaraan motor, bekerja sudah 1 tahun lebih. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan: 1. mengenai hak karyawan untuk memperoleh slip gaji atau rincian gaji perbulannya. Di karenakan selama saya bekerja pada perusahaan ini, baru 2 kali saya mendapatkan rincian gaji tersebut 2. mengenai gaji pokok yang mungkin tidak sesuai dengan UMR kota saya. 3. di saat libur tanggal Merah saya sering disuruh masuk kerja dengan perincian lemburan yang tidak pernah saya ketahui. Tidak ada ketransparanan dalam hal tersebut. 4. mengenai libur atau cuti bersama. Saya tetap bekerja pada tanggal 17 Agustus lalu di saat INDONESIA sedang merayakan hari kemerdekaannya. 5. cuti bersama yang saya dapatkan saat hari raya IDUL FITRI hanya 2 hari saja, yaitu tanggal 19 s/d 20 Agustus saja. Demikian yang saya ingin konsultasikan. apakah perusahaan saya memang telah memenuhi standar kerja yang dibenarkan oleh hukum.....? kalau tidak saya ingin kepada pihak yang berwenang untuk bisa memberikan hak-hak yang saya rasa kurang diberikan oleh perusahaan ini. terimakasih hormat saya


Jawaban :

(1.) Slip gaji adalah hak karyawan, namun tidak semua perusahaan menerapkan hal ini karena berbagai pertimbangan teknis. Padahal pemberian slip gaji memberikan keuntungan juga bagi perusahaan untuk menginformasikan kepada karyawan tentang variable gaji serta formula perhitungannya. Dan jika terjadi kesalahan, karyawan dapat membantu perusahaan dalam melakukan upaya perbaikan sebelum hal ini berdampak pada karyawan lainnya. Pertimbangan transparansi juga menjadi pertimbangan tersendiri yang dapat menghindarkan perusahaan dari tindakan karyawan yang didasarkan atas kesalahpahaman, kecurigaan, tuntutan ketidakadilan, dan sebagainya.

(2.) Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur tentang filosofi dan dasar pemberian gaji walau tidak secara spesifik menentukan besaran gaji karena pertimbangan besaran yang berbeda-beda di berbagai daerah dan tergantung jenis dan industri dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Pelanggaran atas ketidaksesuaian penerapan UMR dapat dimediasikan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat, namun sebelum melakukan upaya tersebut perlu juga menanyakan kepada pihak berwenang dalam perusahaan dasar kebijakan penerapan hal ini. Artinya karyawan juga perlu melihat kondisi perusahaan serta langkah-langkah kebijkan yang dilakukan perusahaan ke depan, jangan-jangan hal ini merupakan upaya perusahaan untuk bertahan dimasa krisis global ini agar tidak pailit dan menutup usahanya yang dapat diakhiri dengan drama PHK masal yang tidak diinginkan semua pihak.

(3.) s/d (5.) Dasar kebijakan lembur tertera di Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 178 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

Di beberapa perusahaan jasa pelayanan publik, swasta maupun pemerintah, hari libur, cuti bersama maupun tanggal merah beberapa karyawan tetap diminta untuk masuk walau dengan pelayanan terbatas. Hal ini dimaksudkan agar khalayak yang dilayani tetap dapat mendapatkan pelayanan terbaik dan perusahaan tetap dipercaya dan berjalan baik usahanya. Bayangkan jika pada hari libur, semua perusahaan tutup dan tidak beroperasi, apa jadinya negara ini. Untuk itu pemerintah menganjurkan kepada perusahaan untuk tetap beroperasi meski hal ini dikembalikan kepada kebijakan di masing-masing perusahaan, dan oleh karena kondisi inilah pemerintah bersama asosiasi pekerja setelah dengan kajian mendalam mengatur tentang dasar kebijakan lembur bagi sifat pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Ketentuan libur bersama diatur dalam setiap Surat Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang ditanda-tangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Namun sekali lagi, hal ini bersifat informatif dan anjuran saja, selanjutnya dikembalikan kepada kebijakan masing-masing internal perusahaan.

Tags: , ,