Sistem Upah untuk Sistem Kerja Paket

Pertanyaan :

Apakah dalam sistem kerja paket dengan suatu perjanjian dalam PKWT upah lembur untuk hari libur resmi atau libur nasional dapat ditiadakan karena sudah dimasukkan dalam sistem upah sistem kerja paket?  


Jawaban :

Dear Pak Teuku Zefrial,

Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diatur dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dimana dalam salah satu pasal yang mengatur mengenai PKWT yaitu Pasal 59 khususnya dalam ayat (1) dan (2), menyatakan sebagai berikut:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Dalam ketentuan diatas tidak menyatakan bahwa waktu kerja PKWT termasuk juga ke dalam waktu kerja pada hari-hari libur nasional. Memang untuk pengaturan waktu kerja dapat diatur tersendiri oleh perusahaan sepanjang sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya dalam ayat (1) dan (2), yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Artinya dalam 1 (satu) minggu itu termasuk hari senin sampai minggu, sehingga hari minggu bisa merupakan hari kerja serta hari senin sampai sabtu bisa merupakan hari istirahatnya atau off dan demikian juga sebaliknya. Sedangkan mengenai hari libur resmi atau libur nasional, Pak Teuku bisa melihatnya dalam Pasal 85 UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya dalam ayat (1), (2), dan (3), sebagai berikut:

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah kerja lembur.

Sehingga apabila ada karyawan PKWT yang diminta bekerja pada hari-hari libur resmi, maka perusahaan wajib membayar upah kerja lembur. Dan termasuk juga tambahan hari libur resmi pada tanggal 1 Mei 2014 (Hari Buruh Sedunia) yang rencananya akan menjadi hari libur resmi.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Teuku Zefrial. Selamat berkarya.

David Tampubolon

 

 

Tags: ,