PHK karena Kinerja Buruk atau Pasif

Pertanyaan :

Sebagai salah satu perusahaan yang memiliki karyawan banyaknya karyawan 8,000 orang, yang mana dalam pelaksanaannya kami menerapkan sistim penilaian kepada setiap karyawan yang di akhir tahun selalu diberikan kepada karyawan tersebut. Bahwa dalam sistem penilaian kita mempunyai beberapa parameter yang kategori penilaian tersebut (A, B, C, dan D). Di dalam PKB kita telah mengatur untuk kategori karyawan yang notabene tidak mempunyai kinerja yang baik dengan kategori nilai D2 tahun berturut-turut dapat kita lakukan pemutusan hubungan kerja dan hal itu tidak mempunyai kendala apapun dalam hal pelaksanaan, namun permasalahannya selain dari kategori nilai D2 tahun berturut-turut kita juga mempunyai kendala terhadap karyawan yang notabene mempunyai kinerja yang pasif dalam arti kata penilaian karyawan tersebut dalam kategori C dan hal tersebut berlangsung selama 3 tahun berturut- turut, sehingga dalam pandangan kami karyawan tersebut sangat tidak produktif. Permasalahannya dapatkah kami melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan tersebut dengan ketentuan hak mereka yang sesuai UU 13 sebesar kompensasi 2x pesangon akan kami penuhi, jika dapat tolong berikan landasan dan dasar jika para karyawan tersebut tidak menerima sehingga sampai kepada perselisihan di PHI.


Jawaban :

Jawaban;

Sejauh analisa saya terhadap Undang-undang Tenaga Kerja (UUTK) Nomor 13 Tahun 2003, tidak terdapat pasal yang secara gamblang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh yang mempunyai kinerja buruk ataupun pasif. Yang saya temui adalah PHK atas pelanggaran berat baik pidana maupun perdata.

Sebagaimana sifat undang-undang, bahwa undang-undang mengatur yang bersifat umum sedangkan yang bersifat spesifik seperti parameter atau kualifikasi penilaian kinerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing bidang usaha dan industri diatur secara internal dalam Peraturan Perusahaan (PP) maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Jika terdapat pekerja/buruh yang mempunyai kinerja buruh atau pasif, dan telah diberikan Surat Peringatan (SP) sesuai mekanisme pemberian SP dalam UUTK (baca UU. 13/2003 Penjelasan Pasal 161), serta pendidikan/pelatihan dan penyuluhan namun tidak menunjukkan upaya dan/atau itikad baik untuk memperbaiki kinerja maka pengusaha dapat mengambil tindakan PHK sesuai ketentuan dalam UUTK.

Setiap pekerja/buruh yang bekerja dalam suatu perusahaan tentu sudah menandatangani kontrak kerja yang meliputi kesepakatan untuk taat pada aturan perusahaan termasuk penetapan target kinerja sesuai peran dan lingkup tanggungjawab masing-masing pekerja/buruh. Pelanggaran atas hal tersebut tentu dapat dikatagorikan sebagai pelanggaran atas kesepakatan yang tertera dalam kontrak kerja, PP maupun PKB sehingga dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan sanksi dan/atau PHK sesuai PP dan/atau PKB yang merujuk pada UUTK.

Tags: