Perusahaan Tidak Menjalankan PP

Pertanyaan :

Mohon saran menyangkut implementasi atau realisasi dari kebijakan yang telah tertuang di PP yang berhubungan dengan benefit bagi karyawan, yang tidak laksanakan (tidak dilakukan) oleh perusahaan. Apakah karyawan berhak menanyakan/mengingatkan kepada pihak perusahaan tentang hal ini? Jika setelah ditanyakan tetapi perusahaan masih tetap tidak mengimplementasikannya juga, kepada siapakah karyawan (bipartit karyawan) untuk mengadukan hal ini?


Jawaban :

Yth. Bapak Udin,

Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, ada baiknya Bapak juga mengetahui dasar hukum Peraturan Perusahaan (PP);

1. Pasal 108 s/d 115 Undang-undang Ketenaga Kerjaan No. 13 Tahun 2003,

2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.48/MEN/IV/2004 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama,

3. Tindak Pidana Pelanggaran Pasal 188 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan paparan dasar hukum peraturan perusahaan diatas dapat disimpulkan bahwa PP bersifat “sepihak” artinya, PP dibuat oleh perusahaan/pengusaha atau pemberi kerja yang mengacu kepada undang-undang ketenagakerjaan dan dapat memasukkan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/serikat pekerja. Namun perlu diingat bahwa PP bukanlan hasil kesepakatan seperti layaknya perjanjian kerja bersama (PKB) antara perusahaan/pengusaha dengan buruh/pekerja. Selama aturan-aturan didalamnya sesuai/tidak melanggar/kurang dari ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan maka PP masih dianggap sah. Kecuali PP tersebut melanggar persyaratan undang-undang atau pada pelaksanaannya ditemukan menyimpangan maka buruh/pekerja dapat melakukan beberapa rangkaian tindakan berikut;

1. Melakukan komunikasi dengan unit SDM atau pihak yang mewakili manajemen perusahaan dalam hal ini atasan masing-masing untuk kemudian diteruskan kepada manajemen puncak untuk mendapatkan penjelasan atau keputusan,

2. Apabila upaya pertama dirasa belum cukup, buruh/pekerja dapat meminta bagian SDM untuk melalukan mediasi atau pertemuan antara perwakilan buruh/karyawan dengan perwakilan perusahaan/pengusaha,

3. Apabila upaya kedua masih juga belum cukup, maka buruh/pekerja dapat menghubungi dinas tenaga kerja setempat untuk dilakukan upaya mediasi, bipartit hingga lebih jauh pengadilan hubungan industrial (PHI)

Saran saya, utamakan untuk melakukan upaya no. 1 dan 2 saja, karena jika sudah melangkah kepada no. 3 maka harus mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga yang lebih banyak mengingat akan melibatkan pihak-pihak pemerintah dan mungkin saja pihak lain seperti pengacara dan pihak peradilan.

Mudah-mudahan dapat membantu menjawab pertanyaan Saudara, jika ada pertanyaan lain dapat disampaikan twitter saya @Rizki_Nugroho atau @Peopleconsul_id. Terima kasih

Tags: ,