Jeda Setelah Perpanjangan Kontrak

Pertanyaan :

Dear PortalHR, Di perusahaan kami, operator baru kami kontrak 6 bulan. Setelah itu diperpanjang kontraknya 6 bulan. Secara aturan UU No 13 th 2003, setelah perpanjangan kontrak harus jeda minimal 30 hari, baru diperbarui kontraknya. Yang jadi pertanyaan, apakah boleh jedanya tidak 30 hari. Hanya 2 hari, misalnya. Lalu bagaimana perhitungan cuti tahunannya? Di UU disebutkan karyawan akan mendapat cuti tahunan setelah bekerja 12 bulan secara berturut-turut. Jadi bagaimana kami akan memberikan cuti tahunan kalau karyawannya kami beri jeda? Itu berarti bukan terus-menerus, apakah boleh kami beri cutinya di kontrak pembaruan? Terima kasih atas sarannya. Regards,  


Jawaban :

Dear Pak Budi di Karawang,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (6) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu  (“PKWT”) hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 3 ayat (6) Kepmenakertrans No. Kep-100/Men/VI/2004 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu   (“Kepmenakertrans 100/2004”).

Maka jelas disebutkan bahwa pembaharuan kontrak PKWT baru dapat dilakukan setelah melewati masa 30 (tiga puluh) hari berakhirnya PKWT yang lama, dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, serta maksimal 2 (dua) tahun. Dan selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Jika pembaharuan perjanjian kerja tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (6) UUK jo Pasal 3 ayat (6) Kepmenakertrans 100/2004, maka demi hukum PKWT tersebut menjadi PKWTT (lihat Pasal 15 ayat [4] Kepmenakertrans 100/2004).

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (8) Kepmenakertrans 100/2004 dinyatakan bahwa “para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian” adalah sebagai pengecualian dari ketentuan ayat (5) dan ayat (6) pasal yang sama. Di dalam ketentuanPasal 15 ayat (4) Kepmenakertrans 100/2004 yang berbunyi: “Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut.”

Sehingga, melihat dari ketentuan-ketentuan tersebut, masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja untuk pembaharuan PKWT dapat dikecualikan jika pihak pengusaha dan pekerja memperjanjikannya. Artinya sejauh hal ini sudah diperjanjikan sejauh disepakati oleh kedua belah pihak (dalam hal ini pemberi kerja  dan pekerja) maka tenggang waktu dapat diberlakukan baik kurang maupun lebih dari 30 hari.

Mengenai pemberian jatah cuti, jelas bahwa Kepmenakertrans 100/2004 dikeluarkan Pemerintah sebagai dasar-dasar pasal yang dapat dipakai untuk jalan keluar dalam kasus-kasus perjanjian kerja PKWT sejauh hal-hal perjanjian hubungan kerja diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Maka kita juga dapat memperjanjikan masalah pemberian cuti tahunan sejauh hal tersebut diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Demikian penjelasan kami, semoga penjelasan ini dapat membantu Bapak.

Selamat berkarya dan sukses selalu.

Krisbiyanto

Tags: ,