Jam Kerja dan Mesin Absensi

Pertanyaan :

Selamat siang, Saya bekerja di sebuah LSM. Selama ini absensi diperhitungkan per hari pada akhir bulan. Misal, total tidak masuk 3 jam dihitung tidak masuk setengah hari, uang makan & bensin dipotong setengah hari. Tidak masuk 2 jam, dihitung tetap masuk full day, sehingga tidak ada pemotongan. Menurut saya itu tidak adil karena tidak memperlihatkan jam kerja sebenarnya. Ditambah budaya pegawai lama (bahkan ketua kantornya) yang sering keluar untuk urusan pribadi tidak lapor tertulis. Sehingga tidak masuk diperhitungkan untuk mengurangi gaji.  Saya ingin mengusulkan kepada segenap pimpinan yayasan untuk merubah sistem penghitungan gaji berdasar daftar jam hadir. Untuk itu saya mohon sarannya. Apakah ada landasan hukumnya? Minta saran juga, bagaimana sebaiknya saya menyampaikan hal ini kepada pimpinan. Karena jika yang lain tahu, saya bisa kena bullying. Apakah mesin absensi berpengaruh akan ketertiban karyawan?  


Jawaban :

Yth Bapak Ifan di Jogja,

1. Landasan hukum tentang jam kerja dipaparkan dalam dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 sampai dengan Pasal 85.

2. Dalam upaya menyampaikan kepada pimpinan, cobalah membuat kalkulasi dengan data-data kehadiran yang ada. Kemudian diskusikan dengan pimpinan dampak positif dan negatif dari analisa dan perhitungan tersebut, kemudian berikan saran dan usulan dengan melampirkan dasar hukum Undang-undang dan aturan perusahaan yang ada serta jika memungkinkan sampaikan pula risiko-risiko apa yang timbul dari kebijakan saat ini berdasarkan fakta dan data lapangan.

3. Mesin absensi sangat membantu dalam proses pendataan kehadiran karyawan, dan investasinya saat ini relatif tidak terlalu mahal dan bahkan pada sisi lain dapat dikembangkan juga untuk memonitor keamanan kantor/ruangan atas tingkat akses.

Mudah-mudahan dapat membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan, jika ada pertanyaan lain dapat disampaikan twitter saya @Rizki_Nugroho atau @Peopleconsul_id. Terima kasih

Tags: ,