Jabatan yang Dilarang untuk Tenaga Kerja Asing

Pertanyaan :

Perusahaan tempat saya bekerja adalah perusahaan perkebunan yang jenis permodalannya termasuk ke dalam PMA yang mempekerjakan beberapa Tenaga Kerja Asing. Sebagai mana yang saya baca dalam Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012 tentang jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki Tenaga Kerja Asing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini. Menurut kesimpulan saya bahwa Jabatan2 tersebut banyak berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Mohon bantuan bapak untuk menangani permasalahan saya sebagai berikut : 1. Bagaimana bila TKA dalam hal ini posisinya GM tetap melakukan perekrutan Karyawan sesuka hatinya tanpa adanya prosedur 2. Ikut campur dalam hal penentuan SKALA UPAH 3. Memberikan Surat Peringatan kepada Karyawan 4. Mengatur tentang kenaikan gaji/gol karyawan Bila yang tersebut tidak diindahkan oleh TKA apa saharusnya yg mesti saya lakukan supaya TKA tunduk dan takut akan Perundanga2an RI.Walaupun saya sudah sampaikan bahwa hal tersebut sudah menyalahi Undang2. Atas bantuannya saya ucapkan terimakasih


Jawaban :

Dear Pak Junaidi,

 

Kesimpulan Pak Junaidi dari membaca lampiran Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012 sudah tepat, bahwa jabatan – jabatan tersebut banyak berhubungan dengan masalah ketenaga kerjaan dan hubungan industrial. Namun dalam pertanyaan Pak Junaidi hanya menyampaikan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut memiliki jabatan sebagai GM, saya asumsikan ini mengacu pada singkatan General Manager. Dan jabatan General Manajer bukanlah sebagai jabatan yang dilarang untuk dimiliki Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan lampiran Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012 silahkan Pak Junaidi periksa kembali.

Berikut adalah pendapat kami atas pertanyaan yang Bapak sampaikan:

5.       Setiap perusahaan sebaiknya memiliki Prosedur untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing fungsi. Termasuk melakukan perekrutan karyawan. Karena prosedur dibuat dengan maksud untuk mempermudah masing – masing fungsi melaksanakan kegiatannya serta meminimalisasi peluang kegagalan fungsi tersebut dalam melaksanakan kegiatannya dan mencapai tujuan.

6.       Perlu diingat bahwa masing masing fungsi merupakan satu kesatuan yang memiliki tujuan bersama. Sehingga ketika GM tersebut ikut campur dalam penentuan skala upah, apakah berhubungan dengan tanggung jawabnya sebagai GM, misalnya menjamin kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang. Pastilah setiap karyawan termasuk Pak Junaidi berharap perusahaan tempatnya bekerja menjadi langgeng. Sehingga seluruh karyawan yang berada dalam masing-masing fungsi memiliki tujuan untuk memelihara kelangsungan hidup perusahaannya. Kecuali tindakan GM tersebut adalah memberikan skala upah dibawah UMR/UMP maka hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7.       Mengenai memberikan Surat Peringatan kepada karyawan, kita perlu melihat ketentuan yang ada dalam peraturan perusahaan yang saat ini berlaku ditempat Bapak. Prosedur umumnya untuk memberikan Surat Peringatan adalah dikeluarkan oleh Atasannya langsung, kemudian diketahui oleh bagian personalia. Personalia juga bisa memberikan surat peringatan langsung dengan diketahui oleh atasan karyawan yang bersangkutan, untuk kasus yang terbatas, misalnya berkaitan dengan kedisiplinan karyawan. Ada juga perusahaan yang mengatur bahwa semua surat peringatan wajib diketahui oleh Direktur Utamanya, namun hal ini tidaklah menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, karena upah Direktur yang tinggi, sangat disayangkan waktunya yang mahal terbuang hanya karena mengurus Surat Peringatan, terkecuali yang perlu diberikan surat peringatan adalah jabatan manager yang merupakan bawahannya langsung. Oleh karena itu, mengenai prosedur pemberian surat peringatan ini sangat tergantung pada ketentuan yang berlaku pada perusahaan masing-masing.

8.       Untuk pertanyaan Bapak yang nomor 4 maka pendapat kami sama seperti pada nomor 2.

Sebaiknya Pak Junaedi memeriksa kembali mengenai jabatan GM yang disebut, karena jabatan General Manajer bukanlah sebagai jabatan yang dilarang untuk dimiliki Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan lampiran Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012. Hanya ada satu hal yang Pak Junaedi belum sampaikan, apakah di perusahaan Bapak ada yang berfungsi sebagai personalia ? Lalu bagaimana peran mereka dalam seluruh hal yang Bapak sebutkan diatas, karena maksud dari Kepmenakertrans No.40 Tahun 2012 untuk menjamin fungsi personalia pada perusahaan dapat berjalan dengan baik, khususnya yang bekerja pada perusahaan asing.

 

Demikianlah pendapat kami, semoga dapat membantu Pak Junaidi. Selamat berkarya.

 

Tags: , ,