Haruskah Merevisi Gaji Sesuai UMP Walaupun Perusahaan Rugi?

Pertanyaan :

Setelah terbit SK Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan UMP sebesar Rp. 2.2 juta, maka kami harus merevisi upah karyawan. Namun, pada sisi perusahaan masih mengalami kerugian pada satu tahun terakhir. Apa solusi yang terbaik untuk menyikapi hal tsb.   Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih banyak.


Jawaban :

Dear. Mr.Fransiskus,

Saya menyarankan Anda untuk tetap menempuh langkah yang memiliki kekuatan hukum yakni mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP ke Dinas Tenaga Kerja menggunakan laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut sebagai bahan kajian keputusan layak/tidaknya mendapatkan penangguhan. Ada baiknya Anda menghubungi APINDO untuk berkonsultasi lebih detil terkait syarat pengajuan penangguhan dan lain-lain.

Sementara untuk mencegah munculnya konflik/keresahan yang mungkin dapat mengganggu produktivitas, HRD perlu melakukan pendekatan internal yang bersifat humanis. Hal ini karena informasi perkembangan UMP dan penerapannya terus bergulir di ranah public dan bukan tidak mungkin memancing beragam persepsi.  Tidak dapat dipungkiri akan terjadi komparasi sadar/tidak, termasuk mempertanyakan kinerja/energy yang mereka keluarkan dibandingkan dengan UMP yang (mungkin) belum bisa sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, beberapa langkah kecil ini diharapkan dapat membantu: (a) Komunikasi dengan pekerja: bukalah dialog sedini mungkin dengan mereka, jika terdapat serikat pekerja, bekerjasamalah; (b) Evaluasi sistem dan fasilitas yang ada, pilahlah usaha yang paling mungkin untuk dilakukan sebagai ‘kompensasi’ penundaan pelaksanaan UMP.

‘Kompensasi’ ini sebaiknya memberikan dampak signifikan langsung pada pekerja, sehingga mereka dapat memahami adanya niat baik perusahaan. Kami yakin Anda dapat menghasilkan solusi ‘kompensasi’ dalam bentuk konkret  tanpa mengganggu produktivitas. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Salam,
Ardiningtiyas

 

Tags: ,