Dampak IPO terhadap Semua Karyawan

Pertanyaan :

Saya seorang karyawan di perusahaan yang bergerak di bidang jasa,yang selangkah lagi melakukan proses IPO,yang ingin saya tanyakan proses serta dampak apa saja yang terjadi kepada semua jajaran penggerak perusahaan dari Front Office hingga Back Office,serta sejauh mana transparansi perusahaan yang bisa diketahui semua level penggerak perusahaan? Besar harapan saya untuk penerangannya,Terima Kasih  


Jawaban :

Dear Pak Shandika,

Merupakan langkah yang tepat apabila sebuah perusahaan memiliki keinginan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO). IPO adalah proses pertama suatu perusahaan berubah statusnya dari perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh internal menjadi perusahaan milik publik (terbuka). Perusahaan yang awalnya dikelola dengan sumber daya sendiri serta pertanggungjawaban hanya di lingkup internal, setelah IPO akan dilihat oleh lingkup external/publik, sehingga biasanya terdapat banyak perubahan yang terjadi seperti struktur perusahaan yang berkembang dan adanya pembagian dividen yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta perubahan-perubahan lain yang berimbas pada kinerja keuangan dan struktur modal perusahaan. Semua perubahan ini bertujuan untuk menjaga serta meningkatkan citra perusahaan di khalayak umum. Sehingga perusahaan harus memiliki rencana yang komprehensif dalam melakukan IPO, tidak hanya pada saat melakukan IPO, namun juga setelah proses tersebut. Hal ini untuk memastikan IPO yang dilakukan benar-benar berhasil dan sesuai dengan tujuan perusahaan.

Mengenai yang terjadi terhadap ketenagakerjaannya lebih jelasnya Pak Shandika dapat membacanya pada Undang-Undang No. 25 tahun 2007 (sebagai pengganti Undang-Undang No.8 tahun 1995) tentang Penanaman Modal. Khususnya dalam pasal 10 dan 11, sebagai berikut:

BAB  VI KETENAGAKERJAAN

Pasal 10

(1)  Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.

(2)  Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada  tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.

(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit.

(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Melihat ke dalam pasal 10 di atas, sangatlah menguntungkan menjadi tenaga kerja warga negara Indonesia termasuk peluang untuk meningkatkan kompetensi kita dan apabila terjadi perselisihan sudah ada mekanisme yang mengaturnya dalam pasal 11 di atas.

Sedangkan mengenai transparansi perusahaan diatur dalam asas penanaman modal pada pasal 3 ayat (1) di bawah ini:

BAB  II ASAS DAN TUJUAN

Pasal  3

(1)   Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan  asal negara;

e. kebersamaan;

f. efisiensi berkeadilan;

g. berkelanjutan;

h. berwawasan lingkungan;

i. kemandirian; dan

j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(2)  Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

a.  meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;

b.  menciptakan lapangan kerja;

c.  meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

d.  meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;

e.  meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

f.  mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

g.  mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

h.  meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan yang melakukan IPO untuk menjamin keterbukaan dan akuntabilitas tidak hanya bagi internal perusahaan saja namun juga bagi khalayak umum.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Shandika. Selamat berkarya.

 

Tags: , ,