Perusahaan Lebih dari 10 Karyawan Tidak Punya Peraturan Perusahaan

Pertanyaan :

Apakah bisa suatu perusahaan yang punya karyawan lebih dari 10 orang tidak punya peraturan perusahaan, akan tetapi punya Peraturan Kerja Bersama?  


Jawaban :

Dear Pak Guntur,

Mengenai ketentuan Peraturan Perusahaan diatur dalam Bagian Keenam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terutama dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 115.

Diawali dengan pengertian Peraturan Perusahaan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 20 yang menyatakan. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Kemudian dalam Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Sehingga bagi pengusaha yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib untuk membuat Peraturan Perusahaan, kecuali bagi perusahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama tidak diwajibkan mempunyai Peraturan Perusahaan. Dan di dalam Pasal 111 ayat (4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani.

Mengenai pengertian Perjanjian Kerja Bersama dalam Pasal 1 ayat 21 dinyatakan: Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Serta dalam Pasal 116 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

Ayat (2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah.

Saya terkendala untuk membahasnya lebih lanjut dikarenakan Pak Guntur menggunakan terminologi “Peraturan Kerja Bersama”. Dikarenakan pengertian “Peraturan Kerja Bersama” tidak terdapat di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun untuk menjamin keberlakuannya silahkan Pak Guntur melihat dalam “Peraturan Kerja Bersama” tersebut apakah sudah mendapat persetujuan dari pejabat yang terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Dan masa berlaku dari “Peraturan Kerja Bersama” itu? Kalau belum atau tidak ada maka “Peraturan Kerja Bersama” tersebut tidak mengikat siapapun juga. Sehingga harus kembali untuk membuat Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 UU No. 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO: KEP. 48/MEN/IV/2004. Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

 

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Guntur. Selamat berkarya.

 

David Tampubolon

 

Tags: