Sistem Kerja yang Makin Kacau

Pertanyaan :

Saya bekerja di perusahaan ini selama 9 tahun, berkeluarga (2 anak). Sudah berkali-kali saya pertanyakan pada atasan dan serikat kerja yang ada tentang sistem kerja yang makin kacau, bahkan kritik untuk kemajuan perusahaan tetapi tidak ada perubahan. Karena sistem kacau tersebut membuat saya dan orang-orang saya kerap disalahkan/dirugikan. Hingga SMD yang saya tujukan kepada ketua serikat kerja yang bersifat kritis dan menghina CEO, maksud saya agar ditanggapi serius, dan kemudian SMS tersebut dilaporkan ketua serikat kepada manajemen. Dan saya di skorsing (pelanggaran berat) untuk diproses PHK. Saya diminta menerima pesangon 1N, atau saya akan diproses di kepolisian/pengadilan. Saya menolak pesangon yang diberikan itu. Sedangkan info yang saya dapat, laporan personalia kepada kepolisian atas pelanggaran berat yang saya lakukan, ditolak (tidak memenuhi unsur). Dalam masa skorsing, selama 4 bulan gaji tetap berjalan, tetapi sudah 2 bulan ini gaji dihentikan, dengan alasan, gaji akan tetap diberikan setelah proses selesai. Kami juga mencoba melaporkan personalia ke kepolisian (penggelapan) karena tidak melakukan pembayaran gaji, juga ditolak. Yang menurut polisi, itu adalah urusan disnaker. Saya seperti menemui jalan buntu, gaji tidak diberikan. Manajemen sengaja membuat saya kehabisan dana, agar saya mau menerima berapa pun yang ditawarkan perusahaan. Tolong advise nya. Salam Rianto


Jawaban :

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, yakni Pasal 151 ayat 2 diterangkan sebagai berikut:

“Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa segala bentuk PHK sebenarnya harus berasal dari diskusi dan kesepakatan melakukan PHK dicapai setelah ada pembicaraan antara pemberi kerja dan pekerja.

Namun kemudian, pada Pasal 151 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003 diterangkan sebagai berikut:

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial”

Dengan demikian, pun tidak tercapai kesepakatan mengenai PHK, pemberi kerja baru dapat menetapkan PHK setelah mendapatkan ijin dari lembaga perselisihan hubungan industrial. Sehingga, lazim jika ada keberatan dari pekerja sehubungan dengan PHK kemudian mengajukan permohonan kepada lembaga perselisihan hubungan industrial untuk mendampingi pekerja mengajukan keberatan kepada pemberi kerja. Sehubungan dengan kasus yang tengah dihadapi terkait perselisihan hubungan industrial, disarankan agar menemui lembaga perselisihan industrial seperti disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 2004. Pihak-pihak yang disarankan dapat membantu melakukan penyelesaian perselisihan industrial ini bertingkat, dari arbitrer, mediator, konsiliator. Sebagai awal, jika kesulitan untuk memperoleh fasilitas mediasi dari perusahaan maka dapat ditempuh melalui bantuan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial.

Demikian, semoga bermanfaat.

Tags: ,