Rasio MPP yang Ideal

Pertanyaan :

Di tempat kami MPP (Manpower Planning) atau Perencanaan tenaga kerja yang ada belum dibuat secara komprehensif terkait beban kerja, rasio plan OT, Critical position/support kaitannya dengan penggunaan status karyawan. Akibatnya, kami tidak dapat membatasi jumlah permintaan karyawan, rasio OT sangat tinggi dan tidak dapat dicegah, karyawan korupsi waktu supaya pekerjaan akhirnya dapat dikerjakan dengan lembur, perubahan status karyawan tidak dapat dibatasi oleh HR karena tidak ada rasio /budget berapa persen karyawan tetap dan berapa persen karyawan kontrak yang menjadi target perusahaan. Pertanyaan: adakah rekomendasi dari UU/HR management system yang dapat dijadikan panduan untuk menentukan rasio MPP terkait berapa persen idealnya penggunaan PKWT berbanding PKWTT dari keseluruhan jumlah karyawan? terimakasih


Jawaban :

Manpower Planning atau MPP, idealnya disesuaikan dengan rencana organisasi untuk jangka panjang. Sehingga, dalam prosesnya memerlukan pertimbangan mengenai proses pengalokasi sumber daya manusia pada pekerjaan untuk periode waktu yang panjang. Dengan kata lain, kalau diibaratkan sebenarnya seperti “peta” masa depan organisasi, yang di dalamnya membuat bagaimana proses melakukan rekrutmen dan seleksi yang tepat, kapan sebaiknya melakukan rekrutmen, menentukan jenis pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk karyawan, dan jalur karir sumber daya manusia yang berhubungan dengan isu suksesi.

Dalam Undang-Pada Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, diatur mengenai perencanaan tenaga kerja, lebih tepatnya perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan yang disusun oleh pemerintah, yakni Bab IV Pasal 7, lebih kurangnya berisi mengenai perencanaan tenaga kerja dan isinya perlu diikuti oleh perusahaan, karena didalamnya meliputi perihal berikut: penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Pada kasus yang dialami oleh ibu Sri Setyowati, sayangnya tidak disebutkan mengenai besaran organisasi tempat ibu bekerja. Kemudian, mungkin organisasi dapat melihat kembali visi dan misi yang ditetapkan oleh organisasi, yang menjadi gambaran sebenarnya seberapa besar kebutuhan sumber daya manusia.

Secara garis besar, rekomendasi untuk sistem manajemen sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai panduan untuk menentukan rasio PKWT dan PKWTT, PKWTT idealnya lebih banyak dibandingkan dengan PKWT. PKWT pun hanya diperuntukkan untuk pekerjaan yang sifatnya adalah menunjang pekerjaan-pekerjaan utama.

Demikian, semoga bermanfaat

Tags: