Rangkap Posisi dan Overload

Pertanyaan :

Selamat sore Bapak/Ibu moderator Mohon ijin mengajukan pertanyaan, Saya bekerja di perusahaan swasta dengan jabatan staff, tetapi dibebankan rangkap posisi yang cukup menyita waktu dan tergolong overload, sudah beberapa kali saya coba diskusikan ke Management tetapi tidak membuahkan hasil, bila mana saya coba menolak melaksanakan salah satu pekerjaan saya merasa diperlakukan kurang layak, baik secara langsung atau tidak langsung, dan bahkan kompensasi dan salary yang saya terima juga tidak ada perubahan sama dengan karyawan lainnya untuk satu pekerjaan. Saya masih mencoba untuk melakukan pendekatan, bila mana jalan keluar dari management adalah mem-PHK saya, mungkinkah saya dapat menuntut gaji (upah) atas kerja rangkap posisi dimaksud yang seharusnya menjadi hak saya ke PHI? Demikian pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Terima kasih  


Jawaban :

Dear Pak Ahmad,

Saya turut prihatin dengan kondisi yang menimpa Pak Ahmad. Namun untuk sampai ke tahap PHI, saran dari kami sebaiknya Pak Ahmad menyiapkan dasar tertulis mengapa Pak Ahmad jadi menjalankan posisi rangkap tersebut, apakah ada surat atau email mengenai hal tersebut. Kemudian Pak Ahmad harus tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan pertama Pak Ahmad, karena itu merupakan dasar awal Pak Ahmad bekerja pada perusahaan. Dan ini dapat Pak Ahmad buktikan berdasarkan perjanjian kerja yang Pak Ahmad tanda tangani maupun uraian pekerjaan (job description) sebagai dasar tertulis pertama yang menyatakan hubungan Pak Ahmad dengan perusahaan.

Mengenai upah yang ingin Pak Ahmad tuntut ke PHI, berdasarkan pasal 156 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kita tidak dapat menuntut berdasarkan pekerjaan rangkap, selain tuntutan seperti yang tercantum dalam pasal 156 berikut ini:

Pasal 156

(1)            Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2)            Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:

a.             masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b.             masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c.             masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d.             masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e.             masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f.             masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g.             masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.

h.             masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i.              masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3)            Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a.             masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b.             masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c.             masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (duabelas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d.             masa kerja 12 (duabelas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e.             masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f.              masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g.             masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (duapuluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h.             masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4)            Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.              cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b.              biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c.              penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (limabelas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d.              hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(5)            Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

 

Mungkin kalau ada pekerjaan diluar jam kerja normal perusahaan, maka Pak Ahmad dapat menuntut upah lembur yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada Pak Ahmad.

 

Demikianlah pendapat kami, semoga dapat membantu Pak Ahmad. Selamat berkarya.

 

Tags: ,