Perjanjian Khusus Cuti Hamil

Jawaban:

1.     Kasus yang Anda alami yaitu Anda bekerja dengan dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan karena cuti hamil maka setelah melahirkan, Anda wajib bekerja untuk mengganti hari-hari Anda tidak masuk karena istirahat terkait dengan kehamilan.

2.     Apakah seorang pekerja wanita yang hamil berhak atas cuti hamil dengan berupah, memang merupakan wliayah “abu-abu” tidak tegas karena dalam UU No 13 tahun 2003 tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa pekerja yang istirahat hamil, tetap berhak atas upahnya selama istirahat karena hamil tersebut.

3.     Pasal 82 ayat (1), UU No 13 tahun 2003, mengatur bahwa pekerja wanita yang hamil berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Namun ketentuan itu tidak diikuti oleh ketentuan lain yang secara tegas menyatakan bahwa selama istirahat 3 bulan karena hamil, pekerja wanita tersebut tetapt berhak atas upah.

4.     Berbeda dengan aturan tentang pekerja sakit dan sakit pada hari pertama dan kedua yang terkait dengan haid. Pasal 93 ayat 2 (a) dengan tegas bahwa pekerja yang sakit termasuk sakit bagi pekerja perempuan pada hari pertama dan kedua pada masa haidnya, pekerja tersebut berhak atas upah.

5.     Banyak perusahaan yang mengatur dengan tegas pada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama bahwa pekerja wanita yang hamil, berhak atas cuti hamil 3 bulan dengan upah. Namun tentu saja juga banyak perusahaan yang tidak mengatur apa-apa tentang hak pekerja wanita yang cuti hamil 3 bulan. Bila tidak ada aturan yang tegas dalam Peratuan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang 13 tahun 2003.

6.     Nampaknya, perusahaan tempat Anda bekerja, secara lurus-lurus mengikuti ketentuan dalam UU 13 tahun 2003 (ini merupakan jawaban atas pertanyaan Anda nomor 1).

7.     Kesimpulan dan saran:

a.     Anda bisa bertahan untuk tidak menandatangani perjanjian khusus tentang cuti hamil dengan alasan Anda tidak setuju/tidak sepakat dengan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian/perikatan (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah “sepakat para pihak”. Karena Anda tidak sepakat, maka Anda berhak/tidak salah bila Anda menolak untuk menandatangani perjanjian cuti hamil tersebut.

b.    Anda bisa melaporkan kasus Anda tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat, agar instansi tersebut memberikan saran dan membantu menengahi perbedaan pendapat antara Anda dengan perusahaan.

c.     Banyak perusahaan yang berpendapat bahwa pekerja yang hamil termasuk kategori “sakit,” oleh karena itu pekerja wanita tersebut di samping berhak atas cuti hamil 3 bulan, juga berhak atas upah selama istirahat karena hamil. Perusahaan tempat saya bekerja dulu, menganut pendapat ini.

Tags: ,