Perjanjian Kerja Hanya Formalitas untuk Posisi Keamanan?

Pertanyaan :

Semangat Pagi!!! Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya ditugaskan membuat surat kerja dan perjanjian kerjasama dengan sesama perusahaan outsourcing, khususnya di bidang penyediaan tenaga pengamanan namun terbatas pada pengetahuan dan apa yang diperjanjikannya. mohon di jelaskan: 1. adakah surat kerja namun tidak formal atau hanya sebatas formalitas tanpa adanya perjanjian dan yang bertanda tangan, dengan alasan jabatan tersebut hanya untuk watchman "jatah Preman"? 2. apakah boleh kita sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja meminta tenaga kerja ke perusahaan yang sama, dalam rangka meng-outsourcing-kan kepada perusahaan pemberi kerja.. kata lainnya outsourcing di dalam outsourcing? apa dasarnya? 3. batasan apa saja apabila membuat perjanjian kerjasama dengan SESAMA perusahaan penyedia tenaga kerja? Mohon penjelasannya dengan segera. Terimakasih, wassalam  


Jawaban :

Dear Pak Aditya Budiarta,

1.       Surat perjanjian kerja umumnya berbentuk formal (PKWT/PKWTT). Walau dalam hukum perjanjian secara umum sangat dimungkinkan untuk dilakukan perjanjian secara lisan sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak yang cakap hukum. Namun tetap dianjurkan khususnya untuk perjanjian kerja dibuat secara tertulis/formal. Untuk niat Bapak memberikan “jatah preman” kepada pihak eksternal perusahaan, dimana mereka pada umumnya tidak menyukai formalitas, bahkan sangat jarang sekali mau memberikan tanda tangan, sepanjang disetujui oleh pihak internal perusahaan, silahkan Bapak membuatnya secara tidak formal, dengan catatan: perkecil risiko yang akan timbul bagi perusahaan di kemudian hari apabila melakukan cara ini.

2.       Hal ini sangat tergantung kepada perjanjian yang diberikan oleh perusahaan pemberi pekerjaan yang bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Pada umumnya mereka melarang untuk pekerjaan tersebut di berikan kepada perusahaan lain. Kecuali mereka tidak mengatur, bahkan memberi persetujuan bahwa pekerjaan tersebut dapat diberikan kepada perusahaan lain, maka perusahaan Bapak dapat melakukan sub-outsourcing. Dasar dari semua ini adalah Perjanjian antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja, silahkan Bapak periksa kembali perjanjian tersebut.

3.       Mengenai batasan dalam perjanjian sub-outsourcing dengan sesama perusahaan penyedia tenaga kerja sangat tergantung dari perjanjian pokoknya. Karena dalam Perjanjian pokok antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja sudah dicantumkan semua batasan untuk perusahaan penyedia tenaga kerja. Secara otomatis batasan tersebut juga berlaku apabila membuat perjanjian sub-outsourcing.

Demikianlah pendapat kami, semoga dapat membantu Pak Aditya Budiarta. Selamat berkarya.

 

*) David Tampubolon adalah Senior Consultant Opus Management