Pengertian Jurisprudensi dan Apakah Dapat Dijadikan Dasar Hukum

Pertanyaan :

Salam Bapak Pengasuh. Saya ingin bertanya  apa pengertian dari jurisprudensi dan apakah jurisprudensi dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial. Trims


Jawaban :

Dear Pak Rahman Latae,

Secara garis besar ada 2 sistem hukum yang berlaku di dunia yaitu Common Law (Anglo Saxon) dan Civil Law (Eropa Kontinental). Sistem common law mengakui bahwa putusan pengadilan adalah hukum. Dan hakim disebut sebagai pencipta hukum (judge made law). Jika terdapat pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yurisprudensi yang dimenangkan.

Sedangkan, sistem civil law bercirikan hakim hanya menerapkan isi rumusan hukum tertulis. Hakim hanya sebagai cerobong undang-undang. Jika terjadi pertentangan antara undang-undang dengan yurisprudensi, maka yang dimenangkan adalah undang-undang. Indonesia menganut Sistem Civil Law.

Sehingga, mengenai pengertian istilah yurisprudensi mengacu kepada putusan pengadilan tingkat tinggi (biasanya pengadilan tertinggi) tentang suatu hal. Meskipun tidak mengikat secara formal, putusan ini secara praktik mempunyai pengaruh kuat dan sering diterapkan hakim di pengadilan lebih rendah di kemudian hari apabila fakta-fakta dalam perkara yang dia adili mirip dengan fakta dalam kasus di mana yurisprudensi ditetapkan. Karena itulah, yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) tidak wajib diikuti oleh pengadilan-pengadilan negeri atau tinggi di Indonesia, melainkan hanya disarankan untuk diikuti.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Batasan pengertian perselisihan hubungan industrial berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 No. 2 Tahun 2004, adalah Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

a.       Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;

b.      Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;

c.       Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

d.      Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Mengenai apakah yurisprudensi dapat dijadikan dasar hukum dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial, jawabannya adalah yurisprudensi lebih sebatas disarankan untuk diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah, bukan dijadikan dasar hukum.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Rahman Latae.

Selamat berkarya.

 

 

Tags: