Menghadapi Karyawan yang Ingin di-PHK

Pertanyaan :

Salam kenal Bu Ardiningtiyas Pitaloka, Saya HRD salah satu Perusahaan skala Nasional. Ada karyawan di cabang saya yang melakukan pelanggaran yang indikasinya ingin sekali di PHK (karena mungkin ingin mendapatkan pesangon dsb). Tapi di satu sisi dia masih punya tanggung jawab pekerjaan yang harus dia selesaikan (sebelum out). Pertanyaan saya, langkah apa yang harus saya lakukan? Apakah perlu saya buat KKB (Kesepakatan Kerja Bersama)?? Adakah poin-poin penting dari KKB tersebut??Adakah contoh KKB dari perusahaan lain??? Atas perhatiannya, terima kasih.


Jawaban :

Yth. Bpk. Raihan,

Terima kasih atas pertanyaannya dalam forum ini.

Sebaiknya kembalikan pada aturan di perusahaan, sehingga langkah yang Anda ambil memiliki legalitas. Pada sisi lain, menilik nada surat Anda, sepertinya pelanggaran yang dilakukan cukup memancing emosi. Apakah Anda juga telah melakukan pendekatan selain aturan teknis perusahaan? Anda juga perlu mengetahui akar permasalahan pelanggaran ini, karena dapat menjadi ‘contoh negatif’ bagi karyawan lain untuk mendapatkan ‘keuntungan’ dari pelanggaran dengan pemecatan dan pesangon. Pendekatan di sini tidak hanya pembahasan langsung pada si pelanggar, melainkan juga dengan personil lain mulai dari lingkungan kerja terdekat seperti tim, kemudian konteks situasinya saat itu.

Pendek kata, investigasi ditempuh juga untuk mengetahui situasi tugas dan penyebab psikologis, terlebih Anda telah mencium motif ‘kesengajaan’. Sebab, karyawan tersebut bekerja dalam satu rantai system yang tidak hanya terdiri dari aspek teknis. Meskipun nanti ternyata lebih pada motif pribadi, perusahaan tetap memetik pelajaran tentang karakter atau kecenderungan karyawan dalam situasi tertentu. Sehingga dapat melakukan tindakan preventif ke depan.

Pembuatan surat kesepakatan kerjasama lazimnya untuk dua pihak atau lebih dari perusahaan berbeda (atau vendor). Anda dapat mendapatkan contoh template di banyak sumber termasuk internet. Intinya surat tersebut menerangkan kewajiban dan hak tiap pihak secara jelas termasuk konsekuensi hukumnya. Surat ini juga ditandatangani dan dibuat rangkap untuk semua pihak sebagai bukti otentik kesepakatan.

Konsultasikan lebih detil dengan bagian legal perusahaan, agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan hak. Bagaimanapun pemecatan merupakan jejak hitam yang tidak menyenangkan, namun sepanjang memiliki dasar jelas dan sah, langkah ini layak bagi kredibilitas perusahaan.  Pelajaran lain, perusahaan perlu menyiapkan kecakapan karyawan untuk ‘siap sedia’ dalam kondisi emergency, sehingga tidak mengandalkan satu orang yang juga dapat dimanfaatkan dengan tidak professional.

Semoga membantu, terima kasih.

Salam,

Ardiningtiyas

Tags: ,