Masa Jeda Karyawan PKWT

Pertanyaan :

Selamat Siang Bapak/Ibu, Saya ingin menanyakan mengenai kaitannya antara PKWT & PKHL, yang mana dalam Pasal 59 UUTK disebutkan secara jelas & gamblang serta dalam kepmen 100/2004 dan membaca salah satu putusan MA No.1005 K/PDT.SUS/2010. Salah satu anak perusahaan kami yang bergerak pada jasa pendidikan & training center menjalani mekanisme sesuai dengan pasal dalam UU & Kepmen tersebut di atas. Adapun pertanyaannya yaitu dalam masa setelah kontrak perpanjangan (II)dan akan melanjutkan kontrak pembaharuan (III)yaitu harus adanya masa jeda selama 30 hari. Apakah selama masa jeda ini boleh dilakukan kontrak PKHL yang mana tetap bekerja pada perusahaan yang sama,mengingat perjanjian ini dikaitkan dengan Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)siswa yang sering berubah mengikuti pola Disdik. Dan karena saya pernah membaca pada Buku uraian yang diterbitkan oleh Disnakerktrans Jawabarat, bahwa PKHL adalah perjanjian kerja yang dikecualikan. Demikian pertanyaan ini diajukan dan saya ucapkan terimakasih.


Jawaban :

Dear Pak Faizal,

Masa jeda adalah hal yang sering kali menjadi sorotan pertanyaan untuk karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Saya akan menyarankan kepada Pak Faisal untuk mempertimbangkan mengenai Kepmen 100 tahun 2004 dalam Pasal 3 ayat 8 yang berbunyi:

Ayat (8) Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan dalam ayat (5) dan ayat (6) yang dituangkan dalam perjanjian.

Dan berdasarkan info yang Pak Faizal berikan, maka untuk melaksanakan masa jeda di dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (5) Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

Ayat (6) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

Sebaiknya Pak Faizal tidak perlu melakukan PKHL. Karena sebenarnya dengan menuangkan dalam PKWT bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengecualikan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (6) ini di dalam PKWT, maka setelah masa kontrak perpanjangan dapat langsung ke masa kontrak pembaharuan. Sesuai Pasal 3 ayat (8) dalam kepmen 100 tahun 2004 tersebut.

Demikian pendapat kami semoga dapat membantu Pak Faizal. Selamat berkarya.

 

Tags: ,