Kerja Beberapa Tahun Masih Kontrak

Pertanyaan :

Saya sudah bekerja di perusahaan ini mulai bulan Desember 2009 s.d sekarang (Februari 2013). Dari awal status kepegawaian kami masih kontrak bahkan saat ini saya belum menerima kontrak baru tapi masih tetap menerima gaji. Bagaimana seharusnya sikap saya untuk masalah ini, saya sepertinya tidak punya daya tawar? Terima kasih.  


Jawaban :

Dear Pak Atep Hilman,

Kami turut prihatin dengan kondisi yang menimpa Pak Atep. Kami akan coba jelaskan melalui pembahasan bertahap yang berasal dari UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, dimulai dari definisi perjanjian kerja, Pasal 1 ayat 14 menyatakan Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut terlihat hubungan kerja yang exclusive antara pekerja dengan pemberi kerja. Kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 50 menyatakan Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Sekarang mengenai macam dari perjanjian kerja ada 2 (dua) macam yaitu untuk waktu tertentu (PKWT) atau yang biasanya disebut “kontrak” dan untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau yang biasa disebut “tetap/permanent”. Karena pertanyaan Pak Atep sebatas “kontrak”, maka pembahasan kami lebih mengarah ke perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mengenai PKWT diatur dalam Pasal 56 ayat 2 (dua) dan Pasal 57, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

(1)            Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:

a.              jangka waktu; atau

b.              selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

(1)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

(3)            Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Yang penting dari 2 pasal diatas adalah PKWT wajib dibuat secara tertulis dan memiliki jangka waktu. Karena itu Pak Atep menerima “kontrak” dengan jangka waktu dari kontrak itu sendiri. Bila tidak ada “kontrak”/tertulis berarti PKWTT.  Kemudian mengenai PKWT juga diatur dalam Pasal 58 dan Pasal 59. Dikarenakan inti dari Pasal 58 mengenai PKWT tidak mensyaratkan adanya masa percobaan, namun Pak Atep tidak memberikan penjelasan sehingga kami beranggapan Pak Atep tidak mengalami masa percobaan, maka berikutnya hanya akan diuraikan mengenai Pasal 59, sebagai berikut:

Pasal 59

(1)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

a.              pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b.              pekerjaaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c.              pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d.              pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4)            Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5)            Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6)            Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7)            Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8)            Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pak Atep dapat melihat dalam Pasal 59 di atas khususnya ayat 5 (lima) dan ayat 7 (tujuh). Dalam ayat 5 (lima) dinyatakan bahwa pemberi kerja paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir wajib memberi tahukan kepada pekerja secara tertulis. Kalau tidak, maka PKWT demi hukum berubah menjadi PKWTT. Dan hal ini membuat Pak Atep menjadi karyawan tetap/permanent. Karena Pak Atep tidak menerima perpanjangan Perjanjian Kerja. Sehingga seharusnya Pak Atep tidak menyebutkan bahwa Bapak tidak punya daya tawar. Melainkan seharusnya Pak Atep mendapatkan ucapanselamat karena demi hukum sudah menjadi karyawan tetap/permanent. Dan hal ini juga dibuktikan dengan Bapak masih tetap menerima gaji dari perusahaan ini.

Demikianlah pendapat kami, semoga dapat membantu Pak Atep Hilman. Selamat berkarya.

Tags: , ,