Hak-hak Karyawan karena Pemindahan Kerja

Pertanyaan :

1. Saya adalah Karyawan PKWT (bukan outsourcing). Penempatan awal kerja di kantor representatif Jakarta, kemudian setelah 6 bulan saya dipindahkan ke Kantor Pusat Cilegon. 2. Dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), diatur mengenai pemindahan pekerja/detasir yang akan mendapatkan hak-hak penggantian akibat detasir. 3. Namun oleh Kadiv SDM saya diterangkan bahwa tidak mendapatkan hak detasir tersebut karena status saya adalah PKWT belum menjadi karyawan tetap. 4. Dalam PKB di Pasal Ketentuan Umum disebutkan : - Pekerja adalah Pekerja tetap Perusahaan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Perusahaan dan/atau Pekerja yang diperbantukan atau ditugaskan oleh pemegang saham dan diangkat berdasarkan keputusan Direksi. - Pekerja tidak tetap adalah Pekerja yang bekerja di Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui labor supply) yang hubungan kerjanya diatur dalam suatu kesepakatan kerja waktu tertentu sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003. Dalam Pasal 2 Ruang lingkup disebutkan bahwa : PKB ini berlaku bagi semua Pekerja. 5. Kadiv SDM dan Direksi Keuangan & Umum (Perusahaan) berpendapat bahwa karena saya adalah karyawan kontrak, maka tidak termasuk dalam ruang lingkup PKB, sehingga PKB tidak berlaku bagi PKWT. 6. Yang saya tanyakan kepada Bapak selaku Konsultan adalah apakah pernyataan tersebut benar secara hukum? Apabila dikaitkan dengan UU 13 Tahun 2003 dalam Pasal 1 Ketentuan Umum disebutkan bahwa "Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain." Serta dalam Pasal 6"Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha." Apakah ketentuan dalam PKB tersebut dapat dikatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Perat-perundang2an di atasnya? Mohon penjelasan dan pencerahan serta langkah apa yang dapat saya ambil, karena akibat pemindahan tersebut timbul biaya-biaya tidak terduga yang harusnya bisa dicover dengan hak yang seharusnya saya terima, serta kepastian hukum karena PKB tidak berlaku bagi PKWT. Atas kerjasama dan bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih NB : saya telah melayangkan surat ke atasan langsung (corporate secretary namun beliau juga bingung dengan aturan tersebut)


Jawaban :

Jawaban:

Terhadap pertanyaan Anda dapat dijelaskan dari dua perspektif/sudut pandang sebagai berikut:

1.    Peraturan perundang-undangan

a.    Tidak mengatur bahwa syarat-syarat kerja PKWT harus sama dengan PKWTT

b.    Dimaksud dengan syarat-syarat kerja (Ref Penjelasan Pasal 111 ayat (1) c, UU No 13 tahun 2003) adalah: hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contoh syarat kerja bagi pekerja: uang transport, tunjangan jabatan, uang biaya cuti dll. Tiga hal tersebut bukan hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja (bukan hak normatif).

c.    Ketentuan yang ada adalah bahwa syarat kerja yang diperjanjikan dalam PKWT tidak boleh rendah dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Ref Pasal 2 ayat (1), Kepmenakertrans No KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).

2.    PKB Perusahaan

a.    Pasal 2 PKB mengatur bahwa PKB berlaku bagi semua Pekerja

b.    PKB adalah suatu perjanjian dua pihak yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dua pihak.

c.    Ketika peraturan perundang-undangan tidak menyatakan/ tidak mengatur secara tegas apa saja hak-hak PKWT, PKB perusahaan menegaskan bahwa PKB tersebut berlaku bagi semua pekerja, artinya semua hak dan kewajiban pekerja baik PKWTT ataupun PKWT sama. Hak yang sama misalnya: fasilitas pengobatan, jadwal/jam kerja, kedisiplinan, tunjangan-tunjangan yang diberikan, tata tertib dll.

d.    Dalam PKB tidak tertulis pengecualian hak atas hak-hak terkait dengan detasiring bagi pekerja PKWT.

Kesimpulan: Anda sebagai PKWT berhak atas hak-hak terkait dengan status detasiring sebagimana pekerja PKWTT.

Saran: Bila perusahaan tetap berpendapat bahwa PKWT tidak berhak hak terkait detasiring, anda dapat mengadukan kasus ini ke Disnakertrans setempat. Atas pengaduan Anda, Disnakertrans akan memanggil petugas perusahaan untuk dimintai keterangan. Lebih jauh lagi kalau Disnakertrans menyatakan bahwa perusahaan benar, Anda dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam UU No 2 tahun 2004, yang tidak mungkin saya uraikan di sini karena akan cukup panjang. Proses tersebut dapat Anda tanyakan di Disnakertrans setempat.

 

Tags: ,