Bolehkah Perusahaan Mempekerjakan Saya Tanpa Surat Perjanjian?

Pertanyaan :

Dear All, Saya ingin menanyakan. Saat dihire saya dijanjikan akan dikontrak permanen dalam 1 tahun (2x kontrak dengan periode 6 bulan). Sehingga pada 30 September 2013 adalah End Of Contract saya. Sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 saya tidak diberikan kejelasan apakah akan diperpanjang atau dipermanenkan. Pernah saya tanyakan, walau jawabannya SK saya sedang dicek oleh Compliance utk deviasi? Pertanyaan besar saya, mengapa harus dideviasi? Saya tidak pernah telat, SP pun bebas dari diri saya. Tingkat pendidikan sudah saya penuhi dan Nilai KPA saya baik yang telah diberikan atasan saya serta saya di posisi yang memang secara aturan pusat untuk dipermanen. (*hal yang saya sebutkan adalah persyaratan untuk dipermanen) Hingga tanggal 22 Oktober 2013 saya terima kontrak kembali selama 6 bulan. Tapi saya tolak karena saya rasa saya resign saja. Mengingat saya pun per Sabtu nanti akan melanjutkan pendidikan S2 saya. Pertanyaan saya, salahkah saya menolak kontrak yang kemarin diberikan dan benarkah aturan perusahaan saya yang memperkerjakan saya selama 21 hari tanpa surat perjanjian (*info sepelenya ada keterlambatan karena Direksi belum tanda tangan dan SK belum turun dari beliau). Mohon bisa diberikan pencerahan apakah hal ini sesuai UU tenaga kerja atau tidak. Terima kasih banyak sebelumnya.


Jawaban :

Menurut pasal 59 UU No. 13 Tahun 2013 dinyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu

a.      Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
b.      Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak lama dan paling lama 3 (tiga tahun)
c.      Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d.      Pekerjaan yang berhubungan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
Menyimak pertanyaan Bapak, idealnya Bapak mendapatkan perjanjian kerja yang bagian b. Kemudian, jika terkait dengan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, sebenarnya di Pasal 59 butir ke 6 disebutkan sebagai berikut:

“Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun”

Jika pada masa yang ditentukan di atas perjanjian kerja Bapak tidak segera diperbaharui, maka pihak yang menderita kerugian tentu saja adalah Bapak. Mengapa demikian? Karena setelah 30 September 2013 sebenarnya Bapak tidak lagi berstatus sebagai karyawan di perusahaan tersebut, perusahaan pun berhak tidak membayar jerih payah bapak karena tidak ada kontrak yang mengikat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa perlakuan perusahaan tersebut tidak dibenarkan menurut aturan perundang-undangan. Istilah deviasi tidak ada pada aturan perundang-undangan, mungkin istilah ini digunakan sebagai “pembenaran” atas keterlambatan keputusan yang terkait dengan perjanjian kerja.  Seandainya Bapak mengambil langkah untuk menolak kontrak (atau perjanjian kerja) yang diajukan, Bapak dibenarkan dan tidak melanggar hukum ketenagakerjaan, sebaliknya, sebenarnya tindakan perusahaan menyalahi aturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan tidak beretika. Meskipun demikian, dalam kenyataannya meskipun fenomena yang terjadi di masyarakat mungkin sebagaimana yang dialami oleh Bapak, namun masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan karena mengalami dilema tidak mudahnya menemukan pekerjaan, sehingga praktik-praktik yang dilakukan perusahaan tempat Bapak pernah bekerja dianggap bukan hal besar.

Demikian, semoga bermanfaat.

 

Tags: , ,