Aturan Bila Perusahaan Tidak Memperpanjang Kontrak

karyawan pabrik--

Pertanyaan :

Saya seorang karyawan swasta yang telah bekerja selama 2 tahun.. pada tanggal 7 mei 2014 masa kontrak tahun ke 2 saya berakhir.. namun informasi bahwa kontrak saya tidak diperpanjang lagi oleh perusahaan baru disampaikan pada tanggal 5 mei 2014. Yang mau saya tanyakan berapa lamakah waktu yang diwajibkan perusahaan untuk menginformasikan tentang habis atau selesainya hub kontrak dan tidak akan diperpanjang lagi? Bagaimana kalau ketentuan tersebut tidak sesuai? Dan hak apakah yang berhak saya terima?


Jawaban :

Ysh Bapak Agung Satya Nagara,

Menyelami kondisi yang tengah dialami oleh Bapak, mari kita lihat bagaimana Undang-Undang memandangnya. Materi yang berhubungan dengan kasus Bapak adalah Perjanjian Kerja. Hubungan kerja, menurut Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003, “terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Perjanjian kerja atau PK dipersyaratkan secara tertulis dan dilaksanakan menurut Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah UU No. 13 Tahun 2003.

karyawan pabrik--

(Sumber image: Tribunnews.)

Jika disimak dari pernyataan Bapak, kelihatannya Bapak sudah mengetahui mengenai jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya/berakhirnya PKB yang Bapak tanda tangani bersama dengan Perusahaan (sesuai dengan Pasal 54 UU No. 13 Tahun 2003). Masalah yang muncul, adalah pemberitahuan mengenai tidak diperpanjangannya PKB antara Bapak dan Perusahaan datang dua hari sebelum masa bakti Bapak di Perusahaan berakhir.

Perjanjan kerja, menurut Pasal 56 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Jika menyimak pernyataan Bapak, ada informasi yang belum diperoleh, yakni apakah jenis pekerjaan Bapak, sehingga saya akan memaparkan dua skenario jenis pekerjaan, yakni Pekerjaan Waku Tertentu dan Pekerjaan Waktu Tidak Tertentu.

Seandainya kategori pekerjaan yang bapak lakukan adalah Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kategori pekerjaan bapak memenuhi kriteria seperti berikut (menurut Pasal 56 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003):
a. Jangka waktu; atau
b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu

Perjanjian kerja waktu tertentu (Pasal 58 UU No. 13 Tahun 2003) tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Apakah Bapak pernah melalui masa percobaan dalam melakukan pekerjaan Bapak? Seandainya tidak maka kategori Perjanjian kerja Bapak masuk ke dalam kategori PKWT. PKWT, hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatannya akan selesai pada waktu tertentu, dengan kata lain bukan pekerjaan yang memang dianggap sebagai keahlian umum di dalam Perusahaan, melainkan diperlukan untuk mendukung pekerjaan yang ada di dalam Perusahaan. Pekerjaan yang menggunakan klausul PKWT di antaranya adalah:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan (Pasal 59 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003)

Selanjutnya, mari kita mencermati mengenai etika perpanjangan PK untuk PKWT ditinjau dari UU. Menurut Pasal 59 Ayat 3 – 6 UU No. 13 Tahun 2003, dapat ditarik secara garis besar sebagai berikut “PKWT, dapat diperpanjangan atau diperbaharui, dan diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun” Selanjutnya diperjelas dengan kalimat berikut “Pengusaha yang bermaksud memperpanjang PKWT, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan”. Kemudian, PKWT yang dilakukan pembaruan, hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggah 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama dan pembaruan ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
Dengan kata lain, berakhir atau tidaknya hubungan kerja antara pekerja dan Perusahaan, minimal harus dapat diberitahukan oleh perusahaan (prior notice) maksimal tujuh hari sebelum tanggal berakhirnya PK untuk PKWT, dan dalam format formal atau tertulis yang seringkali disebut sebagai Surat Pemutusan Hubungan Kerja.

Kemudian, bagaimana seandainya jenis pekerjaan bapak masuk dalam kategori Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)? Jika kita kaji menurut Pasal 60 Butir 1 UU No. 13 Tahun 2003, maka dijelaskan bahwa PKWTT dapat mensyaratkan masa percobaan masa kerja paling lama tiga bulan. Dan PK untuk PKWTT ini berakhir apabila (Pasal 61 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003):
a. Pekerja meninggal dunia
b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
c. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya masa kerja

Menyimak pernyataan bapak, jika pekerjaan bapak dikategorikan dalam PKWTT, maka berakhirnya PKWTT antara Bapak dengan Perusahaan adalah disebabkan oleh berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Namun, ada hal yang perlu kita simak berdasarkan Pasal 62 UU No. 3 Tahun 2003, yang isinya adalah “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja…atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Sayangnya, dalam aturan PKWTT tidak disebutkan secara tegas sebagaimana dalam PKWT mengenai batas maksimal paling terlambat untuk memberitahukan kepada pekerja mengenai tidak diperpanjangannya PK. Dengan demikian secara hukum tidak salah, namun secara etika tidak selaiknya demikian. Mengapa perusahaan idealnya perlu memberitahukan pekerja jauh-jauh hari, ada beberapa hal penting yang dapat menjadi kepentingan masing-masing pihak, berikut ini di antara alasannya:
a. Perusahaan dapat mengalokasi pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang tidak diperpanjang PK nya kepada pekerja lain yang aktif atau baru diseleksi
b. Pekerja, dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan yang tersisa kepada perusahaan dan melihat apa saja hak yang diterimanya dan dapat diklaim selepas pemutusan hubungan kerja

Setelah apa yang telah dipaparkan di atas, seandainya ada hal yang menurut Bapak tidak sesuai, Bapak dapat melakukan langkah mediasi melalui Serikat Pekerja (seandainya ada) atau Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyampaikan keberatan bapak yang baru mengetahui tidak diperpanjangnya kontrak bapak dua hari sebelum masa kerja berakhir.

Terkait dengan hak yang diterima pada saat terjadi pemutusan hubungan kerja, dalam UU No. 13 Tahun 2003 mengatur mengenai hak-hak yang diterima oleh seorang pekerja, yakni di Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003, mengenai uang pesangon. Jika melihat status lamanya bapak bekerja, yang telah berlangsung selama dua tahun, jika perusahaan mengacu pada aturan ini maka bapak berhak atas tiga bulan upah atau gaji yang bapak terima. Selanjutnya Jamostek atau kini disebut sebagai BPJS yang juga menjadi hak bapak, jika bapak peroleh selama berkarir di perusahaan tersebut maka bapak berhak mencairkan atau memindahkan ke perusahaan lain tempat berkarir bapak yang baru.

Demikian, semoga tanggapan yang diberikan dapat membantu dan semoga sukses untuk Bapak

Tags: , ,