Apakah Perjanjian Kerja Karyawan Menganut Sistem Hukum Perdata?

Pertanyaan :

Di dalam mengadakan perjanjian kerja dengan karyawan apakah bisa kita mengindahkan aturan hukum ketenagakerjaan dan menganut sistem hukum perdata mengingat di hukum perdata juga diatur mengenai kebebasan berkontrak, dan apa akibatnya, terimakasih.


Jawaban :

Jawaban:
Aturan tentang perburuhan/Hukum Perburuhan bersumber dari Buku Ketiga tentang Perikatan, Bab VIIA, Pasal 1601 s/d 1603Z. Namun ketentuan-ketentuan dalam KUHPer tersebut tentang perburuhan sudah diubah dan disempurnakan dengan sejumlah undang-undang RI sejak tahun 1947 dan peraturan pelaksanaannya yang terkait. Puncaknya adalah ketika semua peraturan perundang-undangan yang berserak dikumpulkan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kaitan antara aturan-aturan yang mengatur ketenagakerjaan dalam UU 13 tahun 2003 (jauh lebih luas dibandingkan perburuhan waktu dulu) tentu merupakan lex spesialis terhadap hukum perdata yang sangat luas. Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) sudah diserap dalam UU 13 tahun 2003. Meskipun dalam ranah ketenagakerjaan juga menerapkan asas kebebasan berkontrak, namun rambu-rambu tentang perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 dan 1335 KUH Perdata tetap harus diperhatikan dan ditaati.

 

Tags: ,