Siapa Saja Yang Berhak Dapat Upah All in dan Dasar Hukumnya

Pertanyaan :

Siapa saja yang berhak mendapatkan upah all in? Kalau bukan yang ditentukan oleh aturan mendapatkan gaji all in dasar hukumnya apa?


Jawaban :

Ysh Bapak Agus Subagio

Negara menjamin hak pekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti pada Pasal 88 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003, sebagai berikut:

“Setiap pekerja/buruk berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi yang layak bagi kemanusiaan”

Dengan demikian, penghasilan yang layak adalah hak pekerja dan wajib diberikan oleh perusahaan. Khusus untuk istilah “layak” tentunya sebuah perusahaan melakukan penetapan jumlah upah berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerjanya, dengan melihat dua faktor: produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini seperti tertulis pada Pasal 88 Ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut.

“Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”.

Kemudian, mengenai istilah “UPAH ALL IN” adalah upah yang terdiri dari beragam komposisi (sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan perusahaan melalui Perjanjian Kerja Bersama), dengan kata lain perusahaan “pukul rata” gaji yang diberikan sebagai Take Home Pay (THP) untuk karyawan, tanpa menghitung lembur. Kebijakan mengenai penerapan upah ini memang ada pada perusahaan asing, dan sudah mulai dilakukan juga pada perusahaan-perusahaan non asing di Indonesia, meskipun sebenarnya praktik ini tidak diatur dalam perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan upah all in ada di negara lain, yang dikenal dengan sebutan All-Inclusive Paid, inipun sebenarnya merugikan dari sisi pekerja. Merugikan, karena pekerja tidak dapat mengklaim apapun pada perusahaan jika terpaksa lembur, atau harus melakukan perjalanan dinas.

Seperti disebutkan pada Pasal 88 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003, yakni sebagai berikut:

“Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

1. Upah minimum

2. Upah kerja lembur

3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

5. Upah karena menjalankan waktu istirahat kerjanya

6. Bentuk dan cara pembayaran upah

7. Denda dan potongan upah

8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah

9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional

10. Upah untuk pembayaran pesangon, dan

11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan”

Tags: , ,